Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heboh Bantuan Baznas untuk Kader PDI-P, Wapres: Yang Penting Berhak

Kompas.com - 04/01/2023, 16:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

CIANJUR, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemberian bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tidak dipolitisasi karena menurutnya semua orang berhak mendapat bantuan asal memenuhi syarat.

Hal ini ia sampaikan merespons kegaduhan publik mengenai bantuan Baznas yang diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memperbaiki rumah kader PDI-P.

"Yang penting dia punya hak untuk memperoleh bantuan Baznas, apa pun partainya, itu saya kira tidak ada masalah. Karena itu, sebaiknya memang tidak dipartaisasi atau dipolitisasi," kata Ma'ruf di Cianjur, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Ini Penjelasan Ganjar soal Rehab Rumah Kader PDI-P Pakai Dana Baznas

Ma'ruf yakin, Baznas mempunyai aturan mengenai siapa saja yang berhak menjadi mustahik atau menerima uang zakat, baik itu dalam bentuk barang konsumsi atau rehabilitasi rumah.

Ia menyebutkan, penyaluran dana zakat melalui koordinasi dengan kepala daerah setempat juga merupakan hal yang lazim dilakukan.

Ma'ruf pun berpandangan, di setiap partai pasti ada orang-orang yang berhak menerima zakat sehingga tidak perlu dikaitkan ke partai-partai tertentu.

"Kalau nanti misalnya yang memperoleh (bantuan) itu pasti itu ada terkait dengan afiliasi kepartaian itu pasti ada. Kalau enggak partai ini, partai ini, partai ini," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, bantuan rehabilitasi rumah kader PDI-P yang diserahkan Ganjar menuai perhatian karena dananya berasal dari Baznas.

Ganjar mengatakan, program rehabilitasi rumah kader PDI-P dari awal diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun, saat di lokasi pemberian bantuan, dia baru mengatahui jika ada Baznas. 

Baca juga: Wapres Ajak Baznas Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Menurut Ganjar, sebelumnya Baznas telah mengecek bahwa pemberian bantuan itu tidak menyalahi aturan.

Dia mengatakan, Baznas berniat membantu dengan nominal Rp 20 juta. Dia pun akhirnya menerima bantuan Baznas meski sebenarnya dana tersebut belum cukup.

"Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp 50 juta. Nah sisanya nanti saya yang menyelesaikan," kata Ganjar di Semarang, Sabtu (31/12), dikutip dari TribunJateng.com.

Ganjar mengaku tidak keberatan jika bantuan dari Baznas ditarik kembali karena banyaknya pihak yang tak setuju.

Apalagi, dana dari Baznas memang belum dicarikan karena program rehab rumah kader itu baru akan dimulai awal Januari 2023.

"Ya ditarik saja tidak apa-apa. Toh uangnya belum diberikan juga," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com