Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Desakan "Reshuffle" Menteri Nasdem, Johnny G Plate: Banyak Politisi Merasa Jadi Presiden

Kompas.com - 04/01/2023, 13:41 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, terlalu banyak politisi yang mencoba mengintervensi hak prerogatif Presiden Joko Widodo soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Ia mengatakan, hal itu justru membuat gaduh dinamika politik Tanah Air saat ini.

“Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi Presiden dadakan, dan mencoba mengatur prerogative rights Presiden,” ujar Johnny pada wartawan, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Terus Dorong Reshuffle, PDI-P Dinilai Terang-terangan Tak Suka dengan Manuver Nasdem Capreskan Anies

Plate menambahkan, semua pihak diharapkan lebih fokus menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ketimbang membahas persoalan reshuffle.

“Lebih baik fokus pada penyelenggaraan negara, dan pembangunan nasional yang membutuhkan stabilitas politik, soliditas nasional, dan kegotongroyongan bangsa dalam menghadapi tantangan yang besar akibat perubahan situasi geopolitik global,” papar dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem itu mengungkapkan, pihaknya tetap mendukung pemerintah, dan menyerahkan keputusan reshuffle pada Jokowi. Ia menegaskan, Nasdem tak akan meninggalkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Nasdem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik. Nasdem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen,” imbuhnya.

Baca juga: Gaduh soal Reshuffle, PDI-P Terus Sudutkan Nasdem, Jokowi Bilang Tunggu Saja

Diketahui PDI-P mendorong agar Jokowi melakukan reshuffle pada menteri dari Nasdem.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurabaya Bakar.

Djarot berharap, kedua menteri tersebut mengundurkan diri jika tak lagi sepaham dengan visi Jokowi.

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," katanya di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Baca juga: Sinyal Reshuffle Kian Menguat, Jokowi Diprediksi Bakal Sisakan 1 Menteri Nasdem

Di sisi lain Jokowi belum memutuskan bongkar pasang formasi Kabinet Indonesia Maju. Akan tetapi, dia meminta masyarakat menunggu keputusannya.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," sebut Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di daerah Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com