Muhammadiyah Minta Elite Politik Tak Bikin Bangsa Terbelah Lagi pada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta elite-elite politik tidak lagi membelah masyarakat pada Pemilu 2024, sebagaimana terjadi pada Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir setelah menerima audiensi jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa (3/1/2023).

"Pastikan pemilu itu juga tak lagi menciptakan kondisi untuk pembelahan bangsa, termasuk imbauan kami kepada seluruh para elite di negeri tercinta karena elite adalah teladan bangsa," ujar Haedar dalam jumpa pers, Selasa.

"Pembelahan politik itu sudah harus jadi masa lampau, tidak boleh terulang lagi, karena harganya terlalu mahal," kata dia.

Baca juga: Terima Kunjungan KPU, Muhammadiyah: Artinya Pemilu Jadi, Tidak Ditunda

Haedar menyebut bahwa PP Muhammadiyah telah menyampaikan pesan dan harapan ini kepada KPU RI agar Pemilu 2024 tidak hanya berlangsung dengan asas luber dan jurdil, tetapi juga membawa kegembiraan dalam suasana yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Sikap anti terhadap upaya-upaya polarisasi politik ini telah menjadi sikap Muhammadiyah yang juga ditetapkan dalam Muktamar ke-48 mereka di Solo tahun lalu.

"Gembira itu apa, agar kita ini bangsa Indonesia ketika masuk ke bilik suara maupun sebelumnya termasuk kampanye, tidak saling bersitegang, berhada-hadapan, tapi nikmati sebagai kontestasi yang mengeluarga. Nah itu kita ciptakan bersama," ujar Haedar.

"Berkualitas ya tentu harus dari proses sampai hasilnya," kata dia.

Baca juga: Zulhas: Muhammadiyah-NU Jangan Pecah, Indonesia Pasti Maju

Muhammadiyah menilai, pemilu dapat dijadikan sarana integrasi bangsa. Elite-elite politik yang berkontestasi diharapkan tidak gelap mata atas posisi yang diperebutkan.

"Siapa pun nanti yang menang dan menduduki posisi pemerintahan maupun legislatif, itu amanah terbesar dan terberat, bukan sesuatu yang harus dirayakan dengan pesta-pora, tapi tanggung jawab luhur yang berat," ujar Haedar.

"Begitu juga yang tidak memperoleh kekuasaan atau posisi kursi juga rendah hati dan legawa untuk tetap berkhidmat bagi bangsa dan negara. Jika itu terlaksana tentu akan jadi hal yang kondusif," kata dia.