Dua Elite PDI-P Minta Jokowi Copot Mentan dan Menteri LHK, Nasdem: Tidak Etis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyayangkan pernyataan dua elite PDI-P yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi dua menteri Nasdem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terkait isu reshuffle awal tahun 2023.

Menurut Ali, hanya Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan atau hak prerogatif merombak kabinet. Partai politik dinilai tak boleh mencampuri hak tersebut.

"Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak utik itu lagi. Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

Oleh karena itu, Nasdem menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden Jokowi.

Hal ini lantaran Presiden dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle.

Baca juga: Ditanya soal Reshuffle pada 2023, Jokowi: Ditunggu Saja

"Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kbinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden," imbuh dia.

Di sisi lain, Nasdem juga mengaku enggan bertemu PDI-P dan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan isu reshuffle yang tengah terjadi.

Sebab, menurut dia, tidak ada persoalan yang harus diselesaikan.

Apalagi, hubungan Nasdem dan Jokowi disebut tak bermasalah.

"Kami merasa, pertama dengan presiden baik baik saja. Pernyataan presiden itu tidak pada eksplisit, jadi isu reshuffle ini sudah terjadi 2 tahun lalu," ucap Ali.

Baca juga: PDI-P Minta Dua Menteri Nasdem Dievaluasi, Jokowi Hanya Tersenyum

"Ramai, isu reshuffle ini kan terus. Tapi ini kan yang ramai itu pertama dari media dan dari orang-orang partai politik," tambah dia.

Sementara itu, dengan PDI-P, Nasdem juga dinilai memiliki hubungan baik.

Hal ini terlihat dari komunikasi sebagai sesama partai koalisi pemerintahan Jokowi hingga kini.

Untuk itu, Ali menyarankan agar tidak ada satu pihak yang membuat gaduh terkait isu reshuffle, termasuk dari partai politik.

"Sehingga kami merasa tidak ada hal yang perlu dibicarakan dengan PDI-P tentang hal-hal ini," kata dia.