Dua Elite PDI-P Minta Jokowi Copot Mentan dan Menteri LHK, Nasdem: Tidak Etis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyayangkan pernyataan dua elite PDI-P yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi dua menteri Nasdem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terkait isu reshuffle awal tahun 2023.

Menurut Ali, hanya Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan atau hak prerogatif merombak kabinet. Partai politik dinilai tak boleh mencampuri hak tersebut.

"Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak utik itu lagi. Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

Oleh karena itu, Nasdem menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden Jokowi.

Hal ini lantaran Presiden dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle.

Baca juga: Ditanya soal Reshuffle pada 2023, Jokowi: Ditunggu Saja

"Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kbinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden," imbuh dia.

Di sisi lain, Nasdem juga mengaku enggan bertemu PDI-P dan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan isu reshuffle yang tengah terjadi.

Sebab, menurut dia, tidak ada persoalan yang harus diselesaikan.

Apalagi, hubungan Nasdem dan Jokowi disebut tak bermasalah.

"Kami merasa, pertama dengan presiden baik baik saja. Pernyataan presiden itu tidak pada eksplisit, jadi isu reshuffle ini sudah terjadi 2 tahun lalu," ucap Ali.

Baca juga: PDI-P Minta Dua Menteri Nasdem Dievaluasi, Jokowi Hanya Tersenyum

"Ramai, isu reshuffle ini kan terus. Tapi ini kan yang ramai itu pertama dari media dan dari orang-orang partai politik," tambah dia.

Sementara itu, dengan PDI-P, Nasdem juga dinilai memiliki hubungan baik.

Hal ini terlihat dari komunikasi sebagai sesama partai koalisi pemerintahan Jokowi hingga kini.

Untuk itu, Ali menyarankan agar tidak ada satu pihak yang membuat gaduh terkait isu reshuffle, termasuk dari partai politik.

"Sehingga kami merasa tidak ada hal yang perlu dibicarakan dengan PDI-P tentang hal-hal ini," kata dia.

"Kan, kalau kemudian PDI-P masih merasa kurang kursinya, mau ambil kursi Nasdem, ya enggak usah bicara sama media, bicara saja sama presiden saja," kelakar Ali.

Baca juga: Sinyal Reshuffle dari Jokowi, PDI-P Dorong Dua Menteri Nasdem Dievaluasi

Dia juga meminta PDI-P tidak mengadu presiden dengan Nasdem.

Ali menegaskan, tidak ada suatu hal negatif yang terjadi antara Nasdem dan Presiden Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar dievaluasi.

Hasto menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kemudian kita harus mengimpor beras," ujar Hasto dalam jumpa pers virtual, Jumat (30/12/2022).

Kemudian, Hasto mengatakan, PDI-P meminta agar semua menteri bekerja keras mengingat tahun 2024 masa kepemimpinan Jokowi akan habis.

Oleh karena itu, Hasto mengingatkan, jika ada menteri yang terkena reshuffle, maka jangan dikaitkan dengan urusan politik.

"Dan sekiranya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, ya jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika Presiden mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle. Dan reshuffle ini tidak menunjukkan kepada partai tertentu," tutur dia.