Sanksi bagi Pelaku Kartel di Indonesia

KOMPAS.com –Kartel adalah persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli.

Di Indonesia, kartel merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam pasar karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Jika melanggar, para pelaku kartel akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

Lalu, apa saja sanksi bagi para pelaku kartel di Indonesia?

Baca juga: Apa Itu Kartel dalam Persaingan Usaha?

Sanksi yang dapat menjerat pelaku kartel

Pemerintah telah melindungi persaingan usaha demi menciptakan proses persaingan yang sehat dengan mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Larangan kartel sendiri tertuang di dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi,

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Undang-undang ini juga menyebutkan sejumlah sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan kartel ataupun tindakan antipersaingan lainnya.

Sanksi bagi pelaku kartel menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan.

Baca juga: Dampak Kartel terhadap Perekonomian

Adapun sanksi berupa tindakan administratif meliputi:

• Penetapan pembatalan perjanjian;
• Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat;
• perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
• Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
• Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar.

Sementara itu, untuk pidana pokok terdiri dari:

• Pidana denda serendah-rendahnya Rp 25 miliar dan setinggi-tingginya Rp 100 miliar; atau
• Pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya enam bulan.

Adapun pidana tambahan yang akan diberikan berupa:

• Pencabutan izin usaha;
• Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun;
• Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Baca juga: Jenis-jenis Kartel

Referensi:

• Nugroho, Susanti Adi. 2012. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana
• UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel