JAKARTA, KOMPAS.com - Dunia siber Indonesia sempat dihebohkan oleh aksi peretas dengan identitas Bjorka pada pertengahan 2022.
Melalui situs khusus, Bjorka menyatakan berhasil mencuri sejumlah data pribadi penduduk Indonesia.
Sebenarnya peretas lain juga menjual sejumlah data pribadi penduduk yang mereka curi melalui situs Breached Forums. Namun, sepak terjang Bjorka menarik perhatian banyak orang karena dia seolah menantang pemerintah untuk menangkapnya.
Bahkan Bjorka juga sempat menyinggung soal kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. Aksinya juga membuka mata terdapat celah dalam pengamanan data penduduk dan pengguna aplikasi di Indonesia.
Baca juga: Kala Penjual Es di Madiun Menjadi Tersangka dalam Kasus Bjorka...
Bjorka mengawali kehebohan di dunia siber Indonesia setelah mengaku mempunyai 26 juta data riwayat pencarian (browsing history) milik pelanggan operator internet IndiHome. Dia memajang contoh data itu di Breached Forums pada 20 Agustus 2022 dan bersedia memberikannya dengan mematok harga.
Rincian informasi yang diduga milik pelanggan IndiHome yang bocor mencakup domain, platform, peramban (browser), URL, Google keyword, IP address, resolusi layar, lokasi pengguna, e-mail, gender, nama, hingga nomor induk kependudukan (NIK).
Setelah membocorkan data riwayat pencarian pelanggan IndiHome, Bjorka kembali membuat heboh dengan menjual data registrasi kartu SIM prabayar pada 31 Agustus 2022.
Jumlah data registrasi SIM ponsel yang diklaim dicuri oleh Bjorka sebanyak 1,3 miliar. Data itu dilego seharga 50.000 Dollar Amerika Serikat atau setara Rp 743.000.000.
Baca juga: Menkes Pastikan Data yang Dibocorkan Bjorka Bukan dari PeduliLindungi
Aksi Bjorka masih berlanjut karena pada 6 September 2022 dia mengeklaim mempunyai 105 juta data penduduk Indonesia yang disebut diambil dari peladen (server) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bjorka menjual data itu senilai 5.000 Dollar AS atau sekitar Rp 74.400.000.
Karena tak kunjung tertangkap, Bjorka kembali membuat gempar dengan mengeklaim mempunyai data surat menyurat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia membocorkan data itu pada 10 September 2022.
Bjorka mengeklaim data itu adalah dokumen Presiden pada 2018 sampai 2021. Dia mengeklaim dokumen negara itu berasal dari peladen Badan Intelijen Negara (BIN).
Baca juga: Indonesia Peringkat 3 Kebocoran Data, Gara-gara Bjorka?
Akan tetapi, Sekretariat Presiden yang saat itu masih dijabat Heru Budi Hartono memastikan tidak ada dokumen surat menyurat Presiden Jokowi yang diretas.
Belum cukup sampai di situ, Bjorka kemudian membocorkan data pribadi milik sejumlah pejabat negara pada 10 sampai 11 September 2022.
Data pejabat yang dibocorkan antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ditjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Data pribadi sejumlah pejabat yang dibocorkan Bjorka meliputi nama lengkap, NIK, nomor KK (Kartu Keluarga), nomor telepon, hingga alamat rumah.
Baca juga: Data PeduliLindungi Dijual Bjorka, Pemerintah Diminta Gelar Audit dan Forensik Digital
Pada 10 November 2022, Bjorka kembali berulah dengan membocorkan data pengguna aplikasi MyPertamina. Saat itu Pertamina mewajibkan konsumen bahan bakar bersubsidi mendaftarkan diri dan kendaraan.
Jumlah data MyPertamina yang dibocorkan Bjorka disebut mencapai 44.000.000.
Pemerintah geram dengan ulah Bjorka yang membocorkan data. Namun, Mahfud menilai data pejabat yang dibocorkan Bjorka bukan rahasia.
"Sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9/2022).
Baca juga: Bjorka Diduga Bocorkan 44 Juta Data Pengguna MyPertamina, Manajemen: Kami Sedang Investigasi
Begitu juga dengan informasi terkait dengan kasus Munir yang dipaparkan oleh Bjorka. Mahfud mengatakan, data yang diungkap oleh Bjorka adalah data yang sudah muncul sebelumnya di media masa. Karena kesamaan data tersebut, Mahfud menilai data yang diambil oleh Bjorka bisa jadi berasal dari sumber terbuka.
"Itu sudah ada di koran tiap hari, ini jadi presiden itu, jadi menteri kan cuma itu-itu aja. Enggak ada yang rahasia negara kalau saya baca, sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga, cuma dokumen biasa, tetapi itu memang terjadi," papar Mahfud.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.