Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Keputusan Jokowi soal PPKM dan Kilas Balik Penanganan Covid-19 Sejak Era PSBB

Kompas.com - 30/12/2022, 10:29 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

"PPKM itu kebijakan yang bersifat darurat bila vaksin tidak tersedia," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/12/2022).

Menurut Pandu, situasi masyarakat juga sudah memungkinkan buat menghadapi pencabutan PPKM, terutama soal tingkat kekebalan kelompok.

"Cakupan vaksinasi sudah meningkatkan imunitas penduduk. Hasil survei 98 persen penduduk sudah punya kekebalan. PPKM tidak relevan," ujar Pandu.

Sedangkan Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyarankan Presiden Joko Widodo tak terburu-buru mencabut PPKM sebagai kebijakan pengendalian Covid-19.

Baca juga: Jokowi Berencana Hentikan PPKM, Ini Kata Jubir Satgas Covid-19

Pemerintah diminta terus memantau situasi pandemi, setidaknya hingga libur Natal dan tahun baru 2023 usai.

Sebab, umumnya, kasus Covid-19 meningkat usai masa liburan. Peningkatan kasus harian pun biasanya diikuti dengan naiknya angka kematian dan kasus aktif.

"Tidak bisa terlalu cepat juga karena ini bicara tentang virus yang baru terus bermutasi, punya kemampuan menginfeksi dan menginfeksi lagi, menurunkan antibodi juga," kata Dicky.

Antisipasi lonjakan Covid-19 di China dan Jepang

Dicky menilai kasus Covid-19 di Tanah Air bisa kembali melonjak, meski kini relatif landai.

Potensi lonjakan itu dipengaruhi oleh kasus Covid-19 di luar negeri, termasuk China dan Jepang.

Pasalnya, hingga kini pergerakan orang dari luar negeri ke dalam negeri masih bebas dan tidak dibatasi seperti awal-awal pandemi Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Berencana Akhiri PPKM, Covid-19 Bakal Jadi Endemi?

"Sekarang lonjakan di Jepang, China, bahkan di Brazil, AS, termasuk Korea Selatan tentu ada potensi berpengaruh (ke Indonesia)," kata Dicky kepada Kompas.com, Rabu (28/12/2022).

Dicky menuturkan, China adalah salah satu negara yang patut diwaspadai. Pasalnya, China merupakan negara besar dengan jumlah populasi sekitar 10-16 persen dari populasi dunia.

Ketika negara tersebut mengalami krisis Covid-19, akan ada ratusan juta infeksi yang tersebar di dalam negeri.

Meskipun China menerapkan kebijakan nol (zero) Covid-19, mutasi virus Covid-19 bisa menyebar ke luar negeri.

"Ketika virus ini diberi kesempatan menginfeksi, ada potensi mutasi. Itulah yang harus diwaspadai, apalagi arus lalu lintas (antara) Indonesia dengan China, Jepang, AS, sangat aktif," beberapa Dicky.

Baca juga: Satgas Covid-19: Jika PPKM Dicabut, Penanganan Pasien Covid-19 Jalan Terus

Untuk mencegahnya, Dicky mengimbau agar meningkatkan vaksinasi booster, terutama di segmen lansia. Dicky menyatakan, jumlah lansia yang mendapatkan vaksin booster di Indonesia masih rendah.

(Penulis : Fika Nurul Ulya | Editor : Icha Rastika, Dani Prabowo)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com