Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Jokowi Pilih Muhammad Ali sebagai KSAL: Rekam Jejak dan "Leadership"

Kompas.com - 28/12/2022, 11:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkap, alasannya memilih Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) menggantikan Laksamana Yudo Margono yang kini menjadi Panglima TNI.

"Selalu, selalu saya melihat rekam jejak," kata Jokowi seusai melantik Ali di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Jokowi menuturkan, Ali pernah menjadi gubernur Akademi Angkatan Laut, panglima Komando Armada I, hingga jabatan terakhirnya sebelum jadi KSAL yakni panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.

Baca juga: Tugas KSAL Muhammad Ali dari Jokowi: Konsentrasi Kedaulatan di Laut

Selain itu, Jokowi juga menilai lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1989 itu merupakan sosok yang mempunyai kepemimpinan yang baik.

"Pengalaman, rekam jejak, itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik," ujar Jokowi.

Jokowi pun berpesan kepada Ali untuk berkonsentrasi menegakkan kedaulatan Indonesia di wilayah perairan karena mayoritas wilayah Indonedia adalah air.

"Kita tahu dua per tiga Indonesia ini adalah air, adalah laut. Jadi konsentrasi untuk kedaulatan negara utamanya di laut itu yang menjadi tanggung jawab dari KSAL yang baru, Pak Muhammad Ali," kata dia.

Secara khusus, Jokowi meminta Ali untuk menaruh perhatian kepada pulau-pulau yang ada di daerah perbatasan.

Ia juga meminta agar Ali terus mengantisipasi dinamika yang kerap terjadi di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan.

Baca juga: Profil Laksdya Muhammad Ali, KSAL Baru Mantan Komandan KRI Nanggala

"Tadi kan saya sampaikan perbatasan, yang berkaitan dengn perbatasan utamanya laut, bukan perbatasan daratan, perbatasan yang berkaitan dengan laut," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, Ali juga mesti memastikan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk menegakkan kedaulatan di wilayah laut.

"Ya termasuk juga modernisasi alutsista kita yang berkaitan dengan laut emang harus terus diperkuat," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com