Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal KSAL Pengganti Yudo Margono, Anggota Komisi I DPR Sarankan dari Korps Pelaut

Kompas.com - 22/12/2022, 19:40 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dave Laksono menyarankan agar Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) pengganti Laksamana Yudo Margono, berasal dari korps pelaut, alih-alih dari marinir.

"Sejarahnya sih selalu (korps) pelaut ya," ujar Dave Laksono saat dihubungi, Kamis (22/12/2022).

Dave mengatakan, KSAL yang baru nantinya memiliki pekerjaan rumah (PR) melanjutkan program-program pembangunan kekuatan matra laut.

"Meningkatkan kemampuan tempur dan melakukan mitigasi segala ancaman akan kedaulatan kita di laut," kata Dave.

Baca juga: Panglima TNI Yudo Sebut Belum Diminta Jokowi Berikan Usulan Nama KSAL

Dave melanjutkan, KSAL pengganti Yudo Margono juga harus bisa meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI sesuai perkembangan teknologi.

"Yang berkaitan dengan tempur, apakah itu peralatan, sistem, dan sumber daya manusia-nya. Harus terus ditingkatkan sesuai dengan teknologi terkini," ujar Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Ia kemudian berharap, KSAL yang baru segera ditetapkan.

"Penunjukkan KSAL baru memang sebaiknya segera dilaksanakan, agar pembangunan TNI AL jangan sampai terhambat," kata Dave.

Baca juga: Letjen Marinir Suhartono Dinilai Berpeluang Jadi KSAL Pilihan Jokowi

Hal senada juga dikatakan Panglima TNI Yudo Margono. Ia berharap KSAL yang baru segera ditetapkan.

Pasalnya, saat ini Yudo Margono merangkap jabatan sebagai Panglima TNI sekaligus KSAL.

"Mudah-mudahan KSAL yang baru segera ditetapkan dan dilantik, karena begitu saya merangkap jabatan ini tidak mudah," kata Yudo di hadapan ratusan prajurit TNI AL dalam acara exit briefing di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/12/2022).

Yudo mengaku, ia menerima banyak sekali laporan dari komando utama (kotama).

"Kotama TNI laporan semua, terus gimana ini? HP-nya pecah ini menerima laporan banyak sekali," ujar Yudo.

"Karena dengan posisi sekarang ini, MC pun bingung 'Panglima TNI selaku KSAL', gimana gitu. Nanti bingung lho," katanya lagi.

Baca juga: Teka-teki Calon KSAL, Jokowi Diminta Tak Abaikan Kebutuhan Organisasi

Namun, Yudo mengaku belum diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan usulan nama penggantinya sebagai KSAL.

"Enggak, enggak diminta. Belum diminta sampai sekarang. Belum. Belum ada permintaan kan belum mengusulkan," kata Yudo kepada wartawan usai exit briefing.

Hanya saja, Yudo Margono kembali menegaskan bahwa pemilihan KSAL merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu hak prerogatif Pak Presiden. Yang jelas kan dari AL (KSAL selanjutnya)," kata Yudo Margono.

Baca juga: Sebut Kriteria Pengganti Yudo sebagai KSAL, ISESS: Pernah Jabat Komandan Kapal dan Pangkoarmada

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com