Seleksi Hakim Agung, KY Mengaku Hati-hati Telusuri Rekam Jejak Calon

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) akan sangat berhati-hati dalam menelusuri rekam jejak calon hakim agung setelah sejumlah pemegang palu di Mahkamah Agung (MA) itu diduga menerima suap jual beli perkara.

Anggota KY Binziad Kadafi mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan seleksi hakim agung.

Ia menyatakan, KY akan mencari tahu seluk beluk dan integritas para calon hakim agung tersebut.

“Ada tahap penyusunan rekam jejak di sana, kami akan hati-hati betul untuk kemudian mencari tahu, termasuk mengklarifikasi integritas rekam-rekam jejak dari para calon hakim agung,” kata Kadafi saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Senin (26/12/2022).

Baca juga: Dua Hakim Agung Tersangka Korupsi, Pakar Nilai Ketua MA Seolah Tak Kerja

Kadafi mengatakan, setelah melalui seleksi di Komisi Yudisial, para calon hakim agung di MA itu akan diserahkan ke DPR RI untuk menjalani fit and proper test.

Menurut dia, setelah kasus dugaan jual beli perkara di MA terbongkar, KY berkomitmen memperketat proses seleksi hakim agung yang saat ini sedang bergulir.

“Kami jujur saja sedang menjalankan proses seleksi,” kata dia.

Dalam situs resminya, KY telah mengumumkan pendaftaran seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc.

Pendaftaran dimulai sejak 31 Agustus hingga 20 September.

Adapun seleksi itu antara lain seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka yang dilakukan 7 Anggota KY dan 2 pakar

Selain itu, KY menyoroti proses seleksi dan pengawasan terhadap asisten hakim agung, yakni hakim yustisial yang menjadi panitera pengganti di MA dan rekrutmen pegawai MA secara keseluruhan.

Baca juga: KY: Soal Sekretaris MA, Selama Ada Dugaan Langgar Etik Akan Kami Periksa

Menurut dia, berdasarkan perkara dugaan suap hakim agung di MA yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), panitera pengganti dan pegawai MA menjadi titik rawan masuknya upaya suap dan jual beli perkara.

Selain itu, KY menyoroti kewenangan, pola kerja, dan pengawasan terhadap panitera pengganti di MA.

“Kita tahu di perkara ini sebagai contoh dua titik itu jadi titik lemah dan jadi pintu masuk dari godaan suap atau transaksi perkara,” kata Kadafi.

KY juga merasa perlu mendiskusikan dengan pihak MA terkait rekomendasi kebijakan guna memastikan orang-orang yang menjabat sebagai asisten hakim agung, yang juga memiliki latar belakang hakim, memiliki integritas.