PM Belanda Minta Maaf soal Perbudakan, Wapres: Ajukan Resmi ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah Belanda mengajukan permohonan maaf secara resmi mengenai keterlibatan Belanda dalam perbudakan di Indonesia kepada pemerintah Indonesia.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah akan merespons setelah permintaan maaf secara resmi diserahkan kepada Indonesia.

"Ya kalau dia memang itu (meminta maaf) ajukan aja resmi kepada pemerintah, nanti pemerintah akan merespons. Seperti apa responsnya kan itu nanti pemerintah memperbincangkan itu," kata Ma'ruf dalak keterangan pers di Bali, Jumat (23/12/2022).

Baca juga: Belanda Resmi Minta Maaf atas Perbudakan 250 Tahun di Masa Kolonial

Ma'ruf beranggapan, pernyataan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte itu belum resmi karena tidak ditujukan langsung kepada pemerintah Indonesia.

"Jadi kalau tidak jelas, belum resmi, itu sampaikan saja kepada pemerintah, nanti pemerintah akan merespons seperti apa," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, pemerintah masih menanti berbagai masukan dalam menyikapi permintaan maaf Rutte atas keterlibatan Belanda dalam perbudakan di Indonesia.

"Terkait perkembangan ini masih dimintakan masukan dari KBRI di Den Haag," ujar Faiza saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (20/11/2022).

"Belum dapat menyampaikan respons sebelum ada masukan secara komprehensif," tambahnya.

Baca juga: Ini Bentuk Perbudakan Belanda di Indonesia pada Masa Kolonial

PM Belanda Mark Rutte pada Senin (19/12/2022) secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun.

Dia menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Permintaan maaf ini datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda, termasuk Suriname di Amerika Selatan, Indonesia di timur, serta pulau-pulau Karibia seperti Curacao dan Aruba.

"Hari ini atas nama Pemerintah Belanda, saya meminta maaf untuk tindakan negara Belanda di masa lalu," kata Rutte dalam pidatonya, dikutip dari kantor berita AFP.