Aktivis Tanggapi Luhut soal OTT KPK: Seharusnya Korupsi Dikurangi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan, jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) menginginkan supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengurangi operasi tangkap tangan (OTT), maka seharusnya pemerintah juga berupaya keras menekan korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Danang menanggapi pernyataan Luhut yang menilai OTT KPK berdampak negatif bagi citra negara.

"Untuk mengurangi OTT, maka seharusnya korupsi dikurangi. LBP sekali lagi gagal melihat persoalan, atau tidak mendapat input yang memadai dari stafnya," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Respons Luhut, Wapres Tegaskan OTT Masih Diperlukan

Menurut Danang, kinerja KPK pasca revisi Undang-Undang KPK yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menurun.

Danang mengatakan, setelah revisi beleid itu, OTT yang dilakukan oleh KPK mulai berkurang dan levelnya semakin turun.

"Tidak ada lagi OTT pada level menteri atau politisi top level. Mohon maaf, KPK paling banyak OTT di daerah, atau hakim dan lembaga-lembaga negara yang tidak memiliki dukungan dan pengaruh politik yang kuat," ucap Danang.

Danang melanjutkan, jika KPK saat ini marak melakukan OTT terkait korupsi politik dengan tersangka bupati, DPRD, dan pejabat pemerintahan daerah lainnya maka akar masalahnya terjadi pada pendanaan politik.

Baca juga: ICW: OTT Tak Boleh Dicampuri Pihak Mana Pun, apalagi Luhut

"Maka LBP mestinya bicara kebijakan untuk membuat politik tidak mahal, misalnya dengan bantuan negara yang harus diikuti dengan transparansi keuangan," ucap Danang.

Menurut Danang, jika OTT yang dipermasalahkan oleh Luhut menyangkut bidang yudikatif seperti lembaga peradilan dan hakim, maka menurut dia pokok permasalahannya ada pada soal pengawasan di institusi itu.

"Dalam hal ini, maka LBP (kalau masih merasa punya kewenangan) harus bicara soal efektivitas pengawasan dan dukungan untuk Komisi Yudisial," ucap Danang.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan pernyataan yang dianggap kontroversial itu dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, yang digelar di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Baca juga: Mahfud MD Bela Luhut soal OTT Itu Tidak Bagus: Apanya yang Salah?

Pada kesempatan itu Luhut menilai langkah digitalisasi sistem operasi pelabuhan adalah cara terbaik dalam memerangi praktik korupsi di sektor maritim.

Menurut Luhut, langkah digitalisasi itu merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi supaya membuat Indonesia lebih baik. Selain itu, dia menilai OTT juga berdampak terhadap citra negara.

"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut.

Luhut meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT. Menurut dia, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.

Baca juga: Luhut: Kita OTT-OTT Itu Enggak Bagus Sebenarnya, Buat Negeri Ini Jelek

"Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau," ujar Luhut.

"Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap, itu. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main," ucap Luhut.

Ditemui setelah mengikuti acara tersebut, Luhut menyampaikan bahwa yang dimaksud buruk adalah ketika pemerintah membuat peluang terjadinya OTT.

Menurut dia, dengan adanya digitalisasi, tidak mungkin lagi ada pejabat yang melakukan korupsi sehingga tidak ada OTT.

Baca juga: Tanggapi Luhut soal OTT, KPK Sebut Pemberantasan Korupsi Tak Hanya Penindakan

“Bukan jelek, ya jelek buat kita dong karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua sudah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan,” ujar Luhut.

(Penulis : Syakirun Ni'am | Editor : Icha Rastika)