Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Babak Baru Protes DBH Kabupaten Meranti, Hari Ini Kemendagri Bahas Data Teknis

Kompas.com - 21/12/2022, 11:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Drama dana bagi hasil (DBH) produksi lifting minyak yang beberapa waktu lalu sempat diprotes Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, mulai menemui titik terang. Hari ini, Rabu (21/12/2022), para pihak rencananya akan kembali duduk bersama untuk menyocokan data DBH.

Rencana tersebut diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, usai mengikuti mediasi antara Adil, Kementerian ESDM, Kementerian Ekonomi, serta Gubernur Riau, di kantor Kemendagri, Selasa (20/12/2022) sore.

Baca juga: Kemendagri Gelar Pertemuan Tertutup dengan Bupati Meranti Bahas DBH, Ini Hasilnya

"Besok (hari ini) jam 10 di sini, tapi itu lebih teknis lebih detail. Kalau secara globalnya kita sudah clear, kita buka data semuanya," ujar Fatoni.

"Semuanya tak ada dusta di antara kita, semuanya ngomong data, karena semua penetapan ini berdasarkan data," katanya lagi.

Persoalan DBH ini muncul ketika Adil memrotes porsi yang diperoleh Kabupaten Meranti atas produksi minyak di wilayah tersebut, saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, pada 8 Desember lalu.

Baca juga: Picu Kemarahan Bupati Meranti, Apa Itu Dana DBH Migas?

Dengan berapi-api Adil protes. Bahkan, ia sempat menyampaikan umpatan kepada Kemenkeu.

"Jangan diambil lagi diambil minyak di Meranti. Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," sedikit kalimat Adil yang dikutip Kompas.com saat menyampaikan keluh kesahnya.

Mediasi

Saat mediasi, Fatoni mengatakan, Adil menyampaikan bahwa kondisi Kabupaten Meranti tertinggal.

"Masyarakatnya juga miskin banyak, dan miskin ekstrem, dan ada kebutuhan dana," ucapnya.

Setelah itu, masing-masing pihak merekonsiliasi data yang ada. Pihak Kementerian ESDM turut menjelaskan bagiamana proses penetapan DBH dari sisi lifting.

Sementara Kemenkeu, sebut dia, menjelaskan soal penetapan DBH-nya.

Baca juga: Polemik DBH, Kementerian ESDM-Kemenkeu Pertanyakan Data Bupati Meranti

"Tadi sudah dibahas, kita sudah sama-sama memahami, sama-sama menerima penjelasan masing-masing," klaim Fatoni.

Semua pihak, imbuh dia, kemudian sepakat untuk kembali menggelar pertemuan pada hari ini untuk mencocokan data DBH. Adapun pertemuan ini akan mengagendakan rapat teknis.

"Jadi penetapan DBH ini memang tidak sederhana. Ada tiga hal yang berbeda yang harus dipahami. Ada yang namanya produksi, ada namanya lifting, ada namanya DBH, ini beda-beda nih," ucap dia.

 

Sementara itu, Adil mengaku sudah dapat menerima usai mendengarkan penjelasan dari Kemenkeu dan pihak lain terkait DBH.

Baca juga: Bahas Polemik DBH Meranti, Kemendagri Singgung Rendahnya Realisasi Belanja Daerah

"Tinggal besok (hari ini) bagaimana pembagiannya, makanya minyak meranti itu naik ya. Sudah, segitu aja," ujarnya.

Ia pun berharap agar polemik DBH ini dapat segera selesai secepat mungking.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Komisi III Berencana Naikkan Anggaran

Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Komisi III Berencana Naikkan Anggaran

Nasional
Hinca: Sejak 2013 Sampai Sekarang Tidak Ada Hakim Agun Perempuan Kamar TUN dan Pajak

Hinca: Sejak 2013 Sampai Sekarang Tidak Ada Hakim Agun Perempuan Kamar TUN dan Pajak

Nasional
Kemenkes Sebut Larangan Bukber ASN Bukan Karena Kasus Covid-19 Naik: Karena Pamer Gaya Hidup

Kemenkes Sebut Larangan Bukber ASN Bukan Karena Kasus Covid-19 Naik: Karena Pamer Gaya Hidup

Nasional
Bareskrim Ungkap Alasan Pelaku Jual Video Porno Anak Laki-laki: Lebih Laku

Bareskrim Ungkap Alasan Pelaku Jual Video Porno Anak Laki-laki: Lebih Laku

Nasional
Bareskrim Ungkap Modus Pelaku Pornografi Anak: Diberi Snack hingga Uang

Bareskrim Ungkap Modus Pelaku Pornografi Anak: Diberi Snack hingga Uang

Nasional
Usai Saling Lempar, Kini Persoalan Santunan Gagal Ginjal Akut Dibahas Empat Kementerian

Usai Saling Lempar, Kini Persoalan Santunan Gagal Ginjal Akut Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Meski Tak Jadi Syarat Mudik, Kemenkes Imbau Warga Tetap Lakukan Vaksinasi Booster

Meski Tak Jadi Syarat Mudik, Kemenkes Imbau Warga Tetap Lakukan Vaksinasi Booster

Nasional
'Kick Off' Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dimulai Setelah Lebaran

"Kick Off" Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dimulai Setelah Lebaran

Nasional
Polri Bakal Maksimalkan Pengawasan Aktivitas Impor Ilegal di Pintu Masuk

Polri Bakal Maksimalkan Pengawasan Aktivitas Impor Ilegal di Pintu Masuk

Nasional
Kemenkes Tegaskan Obat dan Alkes Pasien Gagal Ginjal Akut Masih Ditanggung BPJS

Kemenkes Tegaskan Obat dan Alkes Pasien Gagal Ginjal Akut Masih Ditanggung BPJS

Nasional
Dugaan Korupsi Cukai Rokok di Tanjung Pinang Rugikan Negara Lebih Rp 250 M

Dugaan Korupsi Cukai Rokok di Tanjung Pinang Rugikan Negara Lebih Rp 250 M

Nasional
Komisi III Bakal Soroti Kekayaan dan Isu Plagiarisme Calon Hakim Agung Triyono Martanto di Fit And Proper Test

Komisi III Bakal Soroti Kekayaan dan Isu Plagiarisme Calon Hakim Agung Triyono Martanto di Fit And Proper Test

Nasional
Singung Potensi Wisatawan, Sandiaga Harap Piala Dunia Tetap Digelar di Indonesia

Singung Potensi Wisatawan, Sandiaga Harap Piala Dunia Tetap Digelar di Indonesia

Nasional
Besok, MAKI Laporkan Kepala PPATK, Mahfud MD dan Sri Mulyani ke Bareskrim Polri

Besok, MAKI Laporkan Kepala PPATK, Mahfud MD dan Sri Mulyani ke Bareskrim Polri

Nasional
Menko Mahfud Persilakan Komnas HAM Usut Lagi Tragedi Kanjuruhan

Menko Mahfud Persilakan Komnas HAM Usut Lagi Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke