Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Babak Baru Protes DBH Kabupaten Meranti, Hari Ini Kemendagri Bahas Data Teknis

Kompas.com - 21/12/2022, 11:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Drama dana bagi hasil (DBH) produksi lifting minyak yang beberapa waktu lalu sempat diprotes Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, mulai menemui titik terang. Hari ini, Rabu (21/12/2022), para pihak rencananya akan kembali duduk bersama untuk menyocokan data DBH.

Rencana tersebut diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, usai mengikuti mediasi antara Adil, Kementerian ESDM, Kementerian Ekonomi, serta Gubernur Riau, di kantor Kemendagri, Selasa (20/12/2022) sore.

Baca juga: Kemendagri Gelar Pertemuan Tertutup dengan Bupati Meranti Bahas DBH, Ini Hasilnya

"Besok (hari ini) jam 10 di sini, tapi itu lebih teknis lebih detail. Kalau secara globalnya kita sudah clear, kita buka data semuanya," ujar Fatoni.

"Semuanya tak ada dusta di antara kita, semuanya ngomong data, karena semua penetapan ini berdasarkan data," katanya lagi.

Persoalan DBH ini muncul ketika Adil memrotes porsi yang diperoleh Kabupaten Meranti atas produksi minyak di wilayah tersebut, saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, pada 8 Desember lalu.

Baca juga: Picu Kemarahan Bupati Meranti, Apa Itu Dana DBH Migas?

Dengan berapi-api Adil protes. Bahkan, ia sempat menyampaikan umpatan kepada Kemenkeu.

"Jangan diambil lagi diambil minyak di Meranti. Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," sedikit kalimat Adil yang dikutip Kompas.com saat menyampaikan keluh kesahnya.

Mediasi

Saat mediasi, Fatoni mengatakan, Adil menyampaikan bahwa kondisi Kabupaten Meranti tertinggal.

"Masyarakatnya juga miskin banyak, dan miskin ekstrem, dan ada kebutuhan dana," ucapnya.

Setelah itu, masing-masing pihak merekonsiliasi data yang ada. Pihak Kementerian ESDM turut menjelaskan bagiamana proses penetapan DBH dari sisi lifting.

Sementara Kemenkeu, sebut dia, menjelaskan soal penetapan DBH-nya.

Baca juga: Polemik DBH, Kementerian ESDM-Kemenkeu Pertanyakan Data Bupati Meranti

"Tadi sudah dibahas, kita sudah sama-sama memahami, sama-sama menerima penjelasan masing-masing," klaim Fatoni.

Semua pihak, imbuh dia, kemudian sepakat untuk kembali menggelar pertemuan pada hari ini untuk mencocokan data DBH. Adapun pertemuan ini akan mengagendakan rapat teknis.

"Jadi penetapan DBH ini memang tidak sederhana. Ada tiga hal yang berbeda yang harus dipahami. Ada yang namanya produksi, ada namanya lifting, ada namanya DBH, ini beda-beda nih," ucap dia.

 

Sementara itu, Adil mengaku sudah dapat menerima usai mendengarkan penjelasan dari Kemenkeu dan pihak lain terkait DBH.

Baca juga: Bahas Polemik DBH Meranti, Kemendagri Singgung Rendahnya Realisasi Belanja Daerah

"Tinggal besok (hari ini) bagaimana pembagiannya, makanya minyak meranti itu naik ya. Sudah, segitu aja," ujarnya.

Ia pun berharap agar polemik DBH ini dapat segera selesai secepat mungking.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com