"OTT Itu Kan Enggak Bagus Sebenarnya, Sedikit-sedikit Bisalah, kalau Mau Bersih di Surga Sana"

Menurut Alex, pandangan ini ia dapatkan dalam percakapannya dengan salah satu terduga pelaku korupsi. Menurutnya, pejabat yang lain juga melakukan korupsi.

Baca juga: Luhut: Kita OTT-OTT Itu Enggak Bagus Sebenarnya, Buat Negeri Ini Jelek

“Saya kok masih merasa ya orang yang kemudian tertangkap tangan atau berperkara, atau terkena korupsi, itu apes,” kata Alex sebagaimana dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Selasa (13/12/2022).

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu menyebut pelaku yang tidak terjaring OTT melakukan aksi korupsinya dengan lebih rapi. Mereka juga lihai menyembunyikan kekayaan.

“Loh kenapa? Sebetulnya yang lain kelakuannya sama, begitu kan. Hanya mereka lebih rapi,” kata Alex saat menceritakan percakapannya dengan terduga pelaku korupsi.

Menurut Alex, kemungkinan perbuatan korupsi seseorang diketahui aparat penegak hukum rendah. Hal ini membuat para pejabat nyaman melakukan korupsi.

Jika tidak ada pihak yang melapor, kata dia, maka korupsi tidak bisa diusut.

Menurut Alex, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejauh ini belum bisa mengungkap banyak perbuatan korupsi pejabat. Selain itu, kinerja inspektur di setiap kementerian/lembaga juga menunjukkan hal yang sama.

“Ada penyimpangan tapi lebih banyak penyimpangan itu dikategorikan sebagai pelanggaran administratif,” ujar Alex menyayangkan.

OTT tak boleh diintervensi

Terpisah, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengingatkan bahwa kegiatan OTTtidak boleh diintervensi pihak manapun, termasuk lembaga eksekutif.

Presiden Joko Widodo pun diharapkan dapat menegur Luhut karena dinilai mengintervensi penegakan hukum.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jatim Terjerat Suap, Transaksi Belum Tuntas Saat Terjaring OTT KPK

“OTT tidak boleh dicampuri oleh cabang kekuasaan manapun, termasuk eksekutif, apalagi saudara Luhut,” kata Kurnia dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (21/12/2022).

ICW memandang OTT merupakan salah satu langkah jitu KPK dalam menindak pelaku korupsi. Upaya paksa itu dinilai efektif membersihkan kekuasaan baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Kurnia menyebut, berkat OTT ratusan orang berhasil diseret ke balik jeruji besi. Mereka terdiri dari penyelenggara negara, aparat penegak hukum, hingga pihak swasta.

Ia lantas mempertanyakan sikap Luhut terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat ditemui di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (28/6/2022).

“Apakah saudara Luhut Binsar tidak senang jika KPK, yang mana merupakan representasi negara, melakukan pemberantasan korupsi?” kata Kurnia.

Menurut Kurnia, cara berpikir Luhut terkait OTT sulit dipahami. Ia menyayangkan sikap Luhut yang memandang citra Indonesia akan buruk karena OTT.

ICW berpendapat, ketika korupsi bisa diberantas secara maksimal maka warga dunia akan mengapresiasi Indonesia. Seperti halnya ketika KPK diganjar Ramon Magsaysay Award oleh pemerintah Filipina beberapa waktu lalu.

Baca juga: OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, KPK Amankan Uang Miliaran Rupiah

Saat itu, pemerintah dinilai sukses memberantas tindak pidana korupsi.

“Kami menduga dua hal. Pertama, saudara Luhut kurang referensi bacaan terkait dengan pemberantasan korupsi. Dua, saudara Luhut tidak paham apa yang ia utarakan,” ucap Kurnia.