Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poltracking Indonesia: Elektabilitas PDI-P Unggul di DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng

Kompas.com - 16/12/2022, 10:39 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Poltracking Indonesia menunjukkan elektabilitas PDI-P unggul di 3 provinsi di Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil survei yang berlangsung 26 November-2 Desember itu, PDI-P memiliki elektabilitas tertinggi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Tingkat elektoral PDI-P di Jawa Tengah mencapai 43,1 persen, kemudian di Jawa Barat sebesar 15,2 persen, dan 20,1 persen di DKI Jakarta.

Baca juga: Batalnya Rakernas PDI-P dan Sinyal Kebimbangan Megawati soal Capres Pilihan, Ganjar atau Puan?

Di Jawa Tengah, angka elektoral PDI-P dominan, bahkan berbanding jauh dari elektabilitas partai politik (parpol) urutan keduanya yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendapatkan elektabilitas 13,3 persen.

Sementara itu, di Jawa Barat, elektabilitas parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu bersaing dengan Partai Golkar yang meraih tingkat elektoral sebesar 14,2 persen.

Jarak elektabilitas keduanya hanya 1 persen.

Untuk di DKI Jakarta, elektabilitas PDI-P ditempel oleh Partai Nasdem di urutan kedua dengan raihan 14,3 persen.

Adapun survei berlangsung di 5 provinsi pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.

Baca juga: Survei Poltracking: Anies-Ganjar Relatif Imbang di Pulau Jawa

Terdapat 1.000 responden yang terlibat di tiap-tiap provinsi tersebut.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Jajak pendapat pun dilakukan melalui wawancara tatap muka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com