Mahfud MD soal Aparat Jadi "Backing": Jangan Dibiarkan Model Begini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menginginkan supaya Polri dan TNI segera bertindak buat menyelesaikan persoalan aparat dan pensiunannya yang menjadi backing bisnis ilegal atau perampasan lahan.

Sebab, menurut Mahfud, praktik seperti itu sudah menjadi rahasia umum, tetapi berdampak negatif karena mengganggu iklim usaha masyarakat.

Baca juga: Mahfud Mengaku Terima Banyak Laporan Pensiunan TNI Jadi Backing Mafia

"Saya bilang ke Polda-nya, jangan dibiarkan model begini, menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi memungut uang dari masyarakat," kata Mahfud dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku menerima banyak laporan keterlibatan pensiunan TNI yang melindungi sejumlah praktik ilegal.

Padahal, para purnawirawan itu seharusnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa setelah tak lagi berdinas di militer.

Baca juga: Mahfud: Beking-bekingan Ini Sudah Lama, cuma Tak Ada yang Berani Ngomong

Praktik seperti itu, kata Mahfud, sudah berlangsung lama, tetapi sulit diungkap ke publik.

Selain itu, praktik perlindungan bisnis ilegal oleh pensiunan aparat membuat penegakan hukum tidak berjalan dan akhirnya tumpul.

Baca juga: Mahfud Sebut Beking Tambang Ilegal, Anggota DPR: Ajukan ke Jokowi, Jangan Cuma Bicara

Oleh karena itu, Mahfud memerintahkan agar jajaran Polri untuk berani menindak para pensiunan tentara tersebut.

"Yang begitu itu banyak dan kita, saya, Pak Kapolri, Pak Panglima berkomitmen menyelesaikan ini. Mari yang lama-lama itu mulai dibuka saja kalau diambangkan karena takut, karena ini, kapan selesainya?" ucap Mahfud.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Icha Rastika)