Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kita Hilangkan Politik Polarisasi Menjadi Politik Kolaboratif

Kompas.com - 15/12/2022, 06:11 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu berjanji bakal menghilangkan politik polarisasi.

Hal itu disampaikan dalam penetapan peserta dan nomor urut peserta Pemilu 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Insya Allah PKS melawan politik transaksional melalui politik gagasan, kita menentang politik uang melalui politik pemberdayaan, dan Insya Allah kita akan hilangkan politik polarisasi menjadi politik kolaboratif,” ujar Syaikhu di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: Untuk Pemilu 2024, PKS Pilih Tetap Nomor Urut 8

Ia pun berharap Pemilu 2024 berjalan lebih profesional tanpa adanya kecurangan seperti manipulasi perolehan suara.

Syaikhu ingin pesta demokrasi ke depan bisa mewujudkan politik kolaborasi, ketimbang politik yang menimbulkan pertentangan.

“Kita semua tentu menginginkan bahwa politik ke depan adalah politik yang memang mampu mempersatukan,” papar dia.

“Sehingga tidak ada lagi polarisasi yang berkepanjangan. Kita ingin memajukan negeri ini secara bersama-sama,” sambungnya.

Baca juga: PKS Tak Masalah Nomor Urut Tak Diundi, Senang Pelaksanaan Pemilu 2024 Makin Jelas

Dalam sambutannya, Syaikhu pun memberikan sebuah pantun yang disambut tepuk tangan oleh para pimpinan partai politik (parpol) yang hadir.

“Jalan-jalan ke Bengkulu, alamnya indah amat menakjubkan. Mari lalui tahapan pemilu, hadirkan politik yang mempersatukan,” tandasnya.

Adapun dalam Pemilu 2024, PKS tetap memilih nomor urut yang sama dengan Pemilu 2019 yakni nomor 8.

Hal itu diperbolehkan sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 yang mengganti Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Parpol yang mengisi Parlemen diberi keleluasaan untuk mengundi nomor urut Pemilu 2024 atau memakai nomor urut yang sama dengan kontestasi elektoral sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com