Sebut Ada Aparat Bekingi Tambang, Mahfud: Kenapa Kita Berpura-pura?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut ada aparat yang membekingi tambang.

Bahkan, ia mengungkapkan ada pula aparat yang membekingi praktek penarikan pungutan di sebuah komplek penduduk, yang ironisnya tidak ada yang berani menindak.

"Saya katakan, lho, kenapa kita berpura-pura bahwa ini ada beking. Kita ndak bisa selesaikan karena senior yang beking. Kenapa kita pura-pura?" kata Mahfud saat memberikan sambutan dalam Rakernas Satgas Saber Pungli di Grand Mercure Hotel, Kemayoran, Jakarta, Selasa (13/12/2022) siang.

Menurut dia, permasalahan aparat yang terlibat dalam praktek bekingan menjadi masalah bersama.

"Kita selesaikan ini, atau akui bahwa ini njlimet ini masa lalu, sehingga kita harus buat batas yang bisa kita tindak itu apa," ucap Mahfud.

Baca juga: Bareskrim Ungkap Peran Ismail dan 2 Tersangka Lain di Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Pada kesempatan tersebut, Mahfud juga menyinggung perihal praktek korupsi yang merupakan sebuah warisan zaman dulu.

Dalam hal ini, ia mencontohkan perihal izin pertambangan maupun izin hak pengusahaan hutan (HPH) yang merugikan negara namun tetap diloloskan.

Sehingga, kata Mahfud, izin sah tersebut otomatis membuat negara mengalami kerugian.

Terlebih, pemerintah juga tak bisa asal mencabut izin yang sah meskipun hal itu merugikan negara.

Baca juga: Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong, Bareskrim Sita 36 Dump Truck-2 Bundle Rekening Koran

Oleh karena itu, pemerintah pun hanya bisa menunggu hingga selesainya masa kontrak atas izin yang telah diberikan.

"Kalau kita langsung cabut, enggak boleh, itu melanggar hukum, sehingga banyak sekali masalah yang dulu dikontrakkan dengan cara kolutif," ungkap dia.

Terkait perizinan, Mahfud kembali mencontohkan mengenai izin yang diberikan kepada PT Freeport.

Ia mengatakan izin PT Freeport bisa diperpanjang, setidaknya 10 tahun sebelum akhirnya masa izin habis.

"Ketika izin habis mau dicabut oleh pemerintah 10 tahun sebelumnya, tidak ada yang tahu. Kan kita harus menunggu sampai habis tahun 2016, dan sekarang banyak orang bilang pemerintah menghambur-hamburkan tanah," imbuh dia.