Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR: Bamsoet Tak Sedang Menginisiasi Penundaan Pemilu

Kompas.com - 12/12/2022, 19:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengklaim bahwa pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo tidak bermaksud memunculkan kembali wacana penundaan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).

Hal itu disampaikan Arsul Sani usai mengaku menerima penjelasan langsung Bambang Soesatyo lewat pesan WhatsApp.

"Jadi beliau sebetulnya tidak sedang menginisiasi penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden maupun anggota DPR, DPRD dan anggota DPD," kata Arsul Sani ditemui di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

Arsul mengatakan, Bambang Soesatyo justru mengingatkan kepada semua pihak agar persiapan Pemilu 2024 dilakukan dengan baik.

Baca juga: Soal Pernyataan Bamsoet, Pimpinan MPR Pastikan Tak Ada Pembahasan Penundaan Pemilu

Menurut Arsul, pria yang karib disapa Bamsoet itu mengingatkan terutama soal pendanaan Pemilu 2024.

Hal ini terkait ancaman dampak ekonomi global dan pemulihan akibat pandemi Covid-19 yang belum selesai.

"Beliau sebenarnya pengen mengingatkan itu lebih banyak, daripada untuk mengatakan agar pemilu itu ditunda. Itu aja yang ingin disampaikan," ujar Arsul Sani.

Wakil Ketua Umum PPP itu menambahkan, MPR juga tidak pernah membicarakan wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Bamsoet Minta Pemilu 2024 Dipikirkan Ulang, Arsul Sani: Tak Mewakili MPR

Sebaliknya, menurutnya, MPR terus mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik.

"Kenapa itu tidak pernah kita bicarakan? Karena kan yang namanya pemilu itu kan tahapannya sudah dimulai," kata Arsul.

"Kita mulai dengan pendaftaran partai politik, verifikasi administratif, verifikasi faktual dan saya kira verifikasi faktualkan sebentar lagi selesai dan akan diumumkan hasilnya begitu ya," ujarnya lagi.

Baca juga: Gagasan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Sarat Politik, Berpotensi Pecah Belah Publik

Sebelumnya diberitakan, Bambang Soesatyo menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

Sebab, ia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bamsoet dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Bamsoet juga mengungkapkan faktor lainnya soal Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Ia menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19.

Di sisi lain, ia juga khawatir akan adanya ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan.

Baca juga: Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com