Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sematkan Pangkat Letkol Tituler ke Deddy Corbuzier, Pengamat: Kurang Tepat!

Kompas.com - 12/12/2022, 06:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menegaskan bahwa penyematan pangkat letnan kolonel tituler oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kepada Deddy Corbuzier kurang tepat.

"Saya kira pemberian pangkat tituler itu justru kurang tepat. Kalau merujuk keterangan Kementerian Pertahanan, Deddy ditunjuk menjadi duta komcad (komponen cadangan) dan melakukan kampanye promosi di media sosial, sebagaimana kompetensinya," tegas Fahmi kepada Kompas.com, Minggu (11/12/2022).

Fahmi menuturkan, pemberian pangkat tersebut justru bentuk distorsi dan salah kaprah. Sebab, komcad, sebagaimana tugas yang diemban Deddy, merupakan wujud peran serta warga negara dalam bela negara dan implementasi sistem pertahanan semesta.

Baca juga: Deddy Corbuzier Sandang Letkol Tituler, Pengamat: Kesannya Murah dan Mudah Diberikan

Di sisi lain, Fahmi menilai penyematan pangkat tituler terhadap Deddy justru terkesan murah dan mudah diberikan.

Hal ini karena penyematan tersebut tak lain berangkat dari bentuk penghargaan, bukan penugasan.

"Ini kesannya kok pangkat tituler jadi murah dan mudah diberikan. Apalagi pangkat tersebut bukanlah bentuk penghargaan, melainkan penugasan. Ada konsekuensi yang melekat pada pangkat itu," kata Fahmi.

Fahmi mencontohkan penghargaan tituler yang diterima oleh sejumlah tokoh karena keberhasilannya dalam menjalankan tugasnya.

Misalnya, mendiang Idris Sardi, seorang komponis besar Indonesia yang mendapat pangkat tituler.

Baca juga: Deddy Corbuzier Dapat Pangkat Letkol Tituler TNI karena Jago Komunikasi di Medsos

Fahmi menyebutkan, Idris Sardi menerima tituler berkaitan dengan tugasnya memimpin dan membina Korps Musik TNI.

Pangkat ini diberikan karena dia harus memimpin dan mengendalikan sejumlah prajurit.

Selain Idris, ada pula sejarawan Universitas Indonesia, Nugroho Notosusanto, yang menerima pangkat brigadir jenderal tituler.

Pangkat diberikan karena Nugroho mendapat tugas memimpin Pusat Sejarah TNI dan menyusun sejarah nasional Indonesia merdeka.

"Hingga akhirnya menjadi Rektor UI serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1983-1985)," ungkap Fahmi.

Sejalan dengan itu, Fahmi menegaskan, pemberian pangkat terhadap Deddy sebaiknya dibarengi dengan kejelasan mengenai tugas, sebagaimana tugas yang diemban oleh mendiang Idris Sardi dan Nugroho Notosusanto.

"Ini harus jelas. Pangkat tituler bukan hal main-main atau bisa diberikan suka-suka. Kalau tidak, mengapa menteri atau pejabat kementerian pertahanan yang berasal dari sipil dan non-ASN seperti para staf khusus menteri tidak mendapat pangkat tituler?" imbuh dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com