Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkat Kepuasan ke Ma'ruf di Bawah 50 Persen, Jubir Wapres: Lecutan Buat Kami

Kompas.com - 27/04/2022, 13:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyatakan, hasil survei Indikator yang memenunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bawah 50 persen akan menjadi lecutan dalam bekerja.

"Ketika misalnya (tingkat kepuasan) di bawah 50 persen, ya sudah seperti yang saya bilang, itu lecutan buat kami untuk terus bekerja," kata Masduki saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/4/2022).

Masduki berpandangan, selama ini Ma'ruf telah bekerja keras dalam menangani isu-isu yang ditugaskan kepadanya, antara lain soal penanganan Papua, pengentasan kemiskinan, maupun mengatasi stunting.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Berlebaran di Jakarta, Shalat Id di Masjid Istiqlal

Masduki pun menganggap wajar jika kerja-kerja Ma'ruf tidak disorot publik karena eksekusi terkait isu-isu tersebut berada di tangan setiap kementerian dan lembaga terkait, sedangkan Ma'ruf hanya bertugas mengoordinasikan.

Ia melanjutkan, tingkat kepuasan terhadap Ma'ruf yang berselisih cukup lebar dengan Presiden Joko Widodo juga hal yang lumrah karena sorotan publik fokus kepada preisden.

"Yang namanya presiden dan wakil presiden selalu ada gap ya, agak jauh ya, saya bersyukur lah kalau ada gap itu. Jangan sampai yang namanya wakil presiden menyamai presiden dalam hal kepuasannya," ujar Masduki.

Ia pun menegaskan, Jokowi dan Ma'ruf adalah satu paket yang bekerja seirama di mana Ma'ruf hanya mengikuti dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Jokowi.

"Wakil Presiden akan terus men-support, satu paket kerjanya bagaimana agar ini ke depan kita akan terus pacu untuk berikhtiar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini," kata Masduki.

Diberitakan sebelumnya, survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Ma'ruf menurun dan berada di bawah 50 persen.

"Pak Kiai Ma'ruf itu total hanya 45,2 persen yang sangat puas dan puas, di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Selasa (26/4/2022).

Pada survei terbaru Indikator, sebanyak 42,8 persen responden mengaku cukup puas terhadap kinerja Ma'ruf. Responden yang mengaku sangat puas sebesar 2,4 persen.]

Lalu, yang kurang puas terhadap kinerja Ma'ruf mencapai 36,0 persen, dan yang tidak puas sama sekali sebanyak 9,4 persen.

Burhanuddin berpandangan, menurunnya angka kepuasan publik terhadap Ma'ruf bukan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara, tetapi karena kinerja Ma'ruf yang tidak begitu nampak.

"Saya kira mungkin Pak Kiai Ma'ruf juga melakukan banyak hal, tapi publik tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Kiai Maruf sebagai wapres. Itu yang menjelaskan kenapa ada gap antara presiden dan wapres," terangnya.

Baca juga: Indikator: Kepuasan Publik ke Maruf Amin Tak Sampai 50 Persen karena Kinerjanya Tidak Tampak

Burhanuddin menambahkan, publik umumnya sudah mengenal Ma'ruf amin sebagai wakil presiden. Namun, dikenal saja tidak cukup.

Menurut dia, masyarakat punya harapan supaya Ma'ruf lebih sering memperlihatkan kinerjanya, tidak hanya di belakang layar saja.

"Mungkin sejauh ini publik masih melihat Pak Kiai Ma'ruf belum terlalu kelihatan kiprahnya di publik. Belum kelihatan bukan berarti tidak bekerja lho ya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com