KPK Lelang Barang Rampasan Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan milik terpidana kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19, Matheus Joko Santoso di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I, Tangerang, Banten, Jumat (9/12/2022).

Barang rampasan yang akan dilelang yakni satu unit mobil Toyota tipe Corolla Cross warna merah metalik dengan nomor polisi B 207 DSW.

"KPK bersama dan melalui KPKNL Tangerang I akan melaksanakan lelang barang rampasan negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bidding)," kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam siaran pers, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara

Adapun lelang ini dilakukan beserta dengan satu kunci mobil, BPKB asli, STNK asli yang dikuasai oleh KPK.

Ali mengatakan, barang rampasan tersebut dilengkapi sejumlah dokumen yang mencakup, tiga lembar kuitansi asli PT Astra International Tbk dan Toyota Sales Operation untuk pembayaran mobil Corolla Cross.

Lalu ada satu buah surat tanda nomor asli kendaraan dengan nomor 20227219.C. Adapun nomor registrasi B 207 DSW atas nama Daning Saraswati.

Berikutnya, satu buah buku pemilik kendaraan nomor Q-02753380 atas nama Daning Saraswati dengan nomor registrasi B 207 DSW merk Toyota tipe Corolla Cross.

Baca juga: Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Jadi Inspirasi Ernest Prakasa Membuat Film Teka-Teki Tika

Ali mengatakan pelelangan barang rampasan tersebut dijual dengan harga limit Rp 375,7 juta dan uang jaminan Rp 150 juta.

"Lelang ini dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Matheus Joko Santoso," imbuh dia.

Sebelumnya, Joko dipidana 8 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara korupsi dana bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020.

Selain itu, Joko dijatuhi pidana pengganti Rp 1,5 miliar.

Dalam perkara ini, Joko terbukti melakukan tindak korupsi bersama-sama dengan Adi Wahyono dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebesar Rp 32,48 miliar.

Uang itu merupakan hasil dari permintaan Rp 10.000 tiap paket pengadaan bansos covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020.