Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Kompas.com - 07/12/2022, 09:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memberikan peringatan kepada daerah-daerah yang belum melakukan pengendalian inflasi.

Meski saat ini inflasi daerah terpantau telah menurun, Presiden Jokowi meminta agar lebih dimaksimalkan.

"Ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 (persen), lalu turun ke 5,7 (persen), lalu turun ke 5,4 (persen)," ujar Jokowi dalam arahannya di sidang kabinet paripurna yang digelar bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/12/2022).

"Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Smelter Bauksit Dipercepat

Selanjutnya, Jokowi juga menyampaikan arahan terkait peningkatan investasi yang berkaitan erat dengan pembukaan lapangan kerja yang saat ini sangat dibutuhkan di Tanah Air.

Menurutnya, pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit segera akan kita umumkan. Karena investasi juga menyangkut pembukaan lapangan kerja yang sangat diperlukan saat ini," ujar Jokowi.

Sementara itu, terkait peningkatan ekspor, Jokowi meminta jajarannya untuk lebih aktif dalam mencari pasar atau negara yang akan menjadi tujuan ekspor.

Baca juga: Bantah Joman, Projo Tegaskan Relawan Jokowi Solid dan Militan

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya untuk tetap hati-hati dan waspada dalam memutuskan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi terhadap potensi terjadinya krisis keuangan, penurunan ekspor, hingga krisis pangan.

Jokowi meminta semua jajarannya tidak jalan sendiri-sendiri saat menjalankan kebijakan.

"Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi," katanya.

Terakhir, Jokowi mengingatkan soal antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan data per tanggal 5 Desember 2022, kasus harian Covid-19 berjumlah 2.234 kasus setelah sebelumnya sempat mencapai angka 7.000-an kasus.

Presiden lantas mengapresiasi angka kasus harian di yang telah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir.

"Kemudian percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com