Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/12/2022, 09:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memberikan peringatan kepada daerah-daerah yang belum melakukan pengendalian inflasi.

Meski saat ini inflasi daerah terpantau telah menurun, Presiden Jokowi meminta agar lebih dimaksimalkan.

"Ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 (persen), lalu turun ke 5,7 (persen), lalu turun ke 5,4 (persen)," ujar Jokowi dalam arahannya di sidang kabinet paripurna yang digelar bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/12/2022).

"Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Smelter Bauksit Dipercepat

Selanjutnya, Jokowi juga menyampaikan arahan terkait peningkatan investasi yang berkaitan erat dengan pembukaan lapangan kerja yang saat ini sangat dibutuhkan di Tanah Air.

Menurutnya, pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit segera akan kita umumkan. Karena investasi juga menyangkut pembukaan lapangan kerja yang sangat diperlukan saat ini," ujar Jokowi.

Sementara itu, terkait peningkatan ekspor, Jokowi meminta jajarannya untuk lebih aktif dalam mencari pasar atau negara yang akan menjadi tujuan ekspor.

Baca juga: Bantah Joman, Projo Tegaskan Relawan Jokowi Solid dan Militan

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya untuk tetap hati-hati dan waspada dalam memutuskan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi terhadap potensi terjadinya krisis keuangan, penurunan ekspor, hingga krisis pangan.

Jokowi meminta semua jajarannya tidak jalan sendiri-sendiri saat menjalankan kebijakan.

"Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi," katanya.

Terakhir, Jokowi mengingatkan soal antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan data per tanggal 5 Desember 2022, kasus harian Covid-19 berjumlah 2.234 kasus setelah sebelumnya sempat mencapai angka 7.000-an kasus.

Presiden lantas mengapresiasi angka kasus harian di yang telah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir.

"Kemudian percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com