Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 14:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ada kemungkinan ekspor Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2023.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Kondisi Perekonomian Tahun 2023, Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Ketahanan Pangan dan Energi di Istana Negara pada Selasa (6/12/2022).

Menurutnya, krisis keuangan dan ekspor yang berpotensi menurun menjadi tantangan ekonomi pada tahun depan.

"Mengenai kondisi perekonomian 2023. Sekali lagi kita harus tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor yang menurun," ujar Jokowi.

Baca juga: Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

"Kemudian juga krisis pangan ini juga hati-hati karena nanti bisa larinya pada masalah sosial, politik," lanjutnya.

Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan urusan bahan pangan pokok, yakni beras harus dikalkulasi secara hati-hati.

Jokowi mengingatkan agar hitungan beras di lapangan dan di atas kertas tidak boleh salah.

"Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan resource, cadangan. Dan pada suatu titik cadangan (beras) kita habis dan dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik," ungkap Jokowi.

"Ini supply and demand pasti akan menyimpulkan itu," katanya.

Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan soal situasi ekonomi dan politik dunia yang masih tidak baik-baik saja.

Baca juga: Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Sehingga, dia meminta jajarannya agar benar-benar mengambil kebijakan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat.

"Sekali lagi saya minta policy yang berkaitan dengan masyarakat, dengan hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkulasi dihitung betul-betul. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga," tegasnya.

Adapun sidang kabinet pada Selasa diikuti oleh para menteri dari 34 kementerian.

Selain itu hadir pula Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Ketua Wantimpres Wiranto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com