Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 14:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya tetap berhati-hati dan waspada dalam menghadapi situasi perekonomian pada 2023.

Hal itu dikatakannya saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Kondisi Perekonomian Tahun 2023, Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Ketahanan Pangan dan Energi di Istana Negara pada Selasa (6/12/2022).

Sebab, kata Jokowi, masalah ekonomi bisa memengaruhi situasi sosial dan politik dalam negeri.

"Mengenai kondisi perekonomian 2023. Sekali lagi, kita harus tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor yang menurun. Kemudian juga krisis pangan ini juga hati-hati karena nanti bisa larinya pada masalah sosial, politik," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Ada Negara Maju yang Tak Ingin Melihat Negara Berkembang Jadi Maju

Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan urusan bahan pangan pokok, yakni beras harus dihitung secara terperinci.

Jokowi mengingatkan agar hitungan beras di lapangan dan di atas kertas harus sama.

"Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan resource, cadangan. Dan pada suatu titik cadangan (beras) kita habis dan dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik," ujar Jokowi.

"Ini supply and demand pasti akan menyimpulkan itu," lanjutnya.

Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan soal situasi ekonomi dan politik dunia yang masih tidak baik-baik saja.

Dengan demikian, dia meminta jajarannya agar benar-benar mengambil kebijakan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Negara Tergantung dengan Indonesia

"Sekali lagi saya minta policy yang berkaitan dengan masyarakat, dengan hajat hidup orang banyak, itu betul-betul dikalkulasi, dihitung betul-betul. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga," ungkapnya.

"Dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolodasi policy, dan konsolidasi pelaksanaan atau implementasi," tutur Jokowi.

Adapun sidang kabinet pada Selasa diikuti oleh para menteri dari 34 kementerian.

Selain itu, hadir pula Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Wantimpres Wiranto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Nasional
Itjen Kemenag Minta Masyarakat Lapor jika Ada Kecurangan Seleksi Petugas Haji

Itjen Kemenag Minta Masyarakat Lapor jika Ada Kecurangan Seleksi Petugas Haji

Nasional
Jelang Vonis, Hakim Diharap Pertimbangkan Peran JC Bharada E

Jelang Vonis, Hakim Diharap Pertimbangkan Peran JC Bharada E

Nasional
Relawan Tetap Yakin Jokowi Bakal Lakukan 'Reshuffle' dalam Waktu Dekat

Relawan Tetap Yakin Jokowi Bakal Lakukan "Reshuffle" dalam Waktu Dekat

Nasional
Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Nasional
Soal Rencana Revisi UU Desa, Pimpinan Komisi II: Jangan Terjebak Topik Kecil dan Berdebat di Situ

Soal Rencana Revisi UU Desa, Pimpinan Komisi II: Jangan Terjebak Topik Kecil dan Berdebat di Situ

Nasional
Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Nasional
ICJR Tegaskan Bharada E Berhak Atas Keringanan Hukuman Sesuai UU

ICJR Tegaskan Bharada E Berhak Atas Keringanan Hukuman Sesuai UU

Nasional
Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Nasional
Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Nasional
Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Nasional
Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Nasional
Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Nasional
Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Nasional
Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.