Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pola kerja lama seperti hierarkis, monoton, dan linier yang berlaku di birokrasi Indonesia harus ditinggalkan agar tidak tertinggal dalam persaingan antarnegara.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat meresmikan pencanangan reformasi birokrasi tematik dan 26 mal pelayanan publik (MPP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/12/2022).

"Sudah saatnya kita tinggalkan pola kerja lama yang hierarkis, linier, dan monoton yang telah mengakar pada birokrasi kita. Jika tidak segera berubah, kita akan tertinggal karena persaingan antarnegara semakin ketat," kata Ma'ruf, Senin.

Baca juga: Wapres Resmikan 26 Mal Pelayanan Publik, Kini Ada 103 Se-Indonesia

Ma'ruf pun mengapresiasi para pimpinan daerah yang telah melaksanakan program penyederhanaan birokrasi.

Ia mengatakan, transformasi organisasi birokrasi ini selanjutnya perlu diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru.

"Dinamisnya tantangan global dan pesatnya kemajuan platform digital menuntut birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel," kata Ma'ruf.

Dalam kesempatan ini, Ma'ruf juga mengapresiasi program reformasi birokrasi (RB) tematik yang menurutnya penting untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Baca juga: Wapres Minta Pemda Antisipasi Potensi Bencana pada Akhir Tahun

RB tematik diselenggarakan supaya kegiatan reformasi birokrasi difokusikan pada empat klaster dan dampaknya dapat lebih dirasakan masyarakat.

Empat klaster dimaksud adalah penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, digitalisasi pemerintahan, serta belanja produk dalam negeri menggunakan e-katalog.

Dengan RB tematik ini, empat klaster di atas akan menjadi indikator dalam eveluasi indeks RB di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Inovasi kebijakan dan layanan publik harus dikembangkan dengan membangun proses pemelajaran antar instansi pemerintahan, serta diarahkan untuk memecahkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara konkret," kata Ma'ruf.