Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/12/2022, 13:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menjerat seorang Perwira Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Mayor (Inf) BF, yang ditetapkan sebagai tersangka rudapaksa terhadap perempuan anggota Kostrad TNI dengan pasal pemerkosaan.

"Semua pasal yang berkaitan dengan pemerkosaan akan diterapkan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Kisdiyanto, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Senin (5/12/2022)

Tersangka pemerkosaan itu dijerat pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca juga: Mayor Paspampres yang Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan di Pomdam Jaya

Ancaman hukuman pemerkosaan atau rudapaksa dalam Pasal 285 KUHP adalah penjara paling lama 12 tahun.

Mayor BF yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap Letda Caj (K) GER saat ini ditahan di rutan Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya, Jakarta Pusat.

"Oknum sudah jadi tersangka dan ditahan di Pomdam Jaya," ujar Kisdiyanto.

Kisdiyanto mengatakan, BF ditahan di Pomdam Jaya sejak Sabtu (3/11/2022) hingga 20 hari ke depan.

"20 hari," ucapnya.

Baca juga: Pangkostrad Angkat Bicara Terkait Prajuritnya yang Diduga Diperkosa Perwira Paspampres

Menurut pemberitaan sebelumnya, BF diduga memperkosa Letda Caj (K) GER di Bali pada pertengahan November 2022.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi di sebuah hotel saat keduanya tengah melaksanakan tugas pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan kasus itu ditangani oleh Pusat Polisi Militer (Puspom TNI).

Dia mengatakan anggota Puspom TNI sudah memeriksa dan menahan BF yang diduga memperkosa Letda GER.

"Oh sudah, sudah proses hukum langsung," kata Andika kepada wartawan usai melepas Satgas Maritime Task Force TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/12/2022) sore.

Baca juga: Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Danpaspampres: Biar Hukum yang Memutuskan

Andika juga menyatakan BF bakal dipecat karena perbuatannya memperkosa Letda GER.

Menurut Andika perbuatan Mayor Infanteri BF juga telah memenuhi unsur pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kalau satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja, maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus," kata Andika

Terkait hal itu, Moeldoko menyatakan siapapun yang melanggar hukum, termasuk prajurit TNI, tidak akan lolos dari sanksi pidana.

"Enggak ada toleransi di dalam penegakan hukum siapapun dia, itu, dari manapun dia berasal," ujar Moeldoko, di Epicentrum XXI, Jakarta, Sabtu (3/12/2022) seperti dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Pecat!

Menurut Moeldoko dalam TNI sudah terdapat aturan tegas mengenai pelanggaran disiplin murni dan tidak murni.

Jika prajurit TNI melakukan pelanggaran disiplin murni berupa perbuatan pidana, maka pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Selain itu, prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana juga terancam sanksi pemecatan.

Moeldoko juga membenarkan soal kemungkinan sanksi pemecatan akan diberikan oleh panglima TNI terhadap prajurit yang mengabaikan Sapta Marga Prajurit.

Baca juga: Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad di Bali, Jenderal Andika: Sudah Diproses

"Kita tunggu hasil persidangan. Jadi enggak semena-mena dipidanakan dipecat. Semua harus melalui proses," ujar Moeldoko.

(Penulis : Achmad Nasrudin Yahya | Editor : Bagus Santosa, Icha Rastika)

(Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Perwira Paspampres yang Rudapaksa Anggota TNI Ditetapkan Tersangka, Dijerat Pasal Pemerkosaan)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Nasional
Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Nasional
Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Nasional
Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Nasional
Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Nasional
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Nasional
Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Nasional
Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Nasional
Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Nasional
Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.