Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/12/2022, 13:39 WIB

 

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Saleh Partaonan Daulay memastikan, pihaknya tak ingin pembahasan semua Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan (Omnibus Law) terkesan terburu-buru dan dipaksakan.

Oleh Karena itu, kata dia, Komisi IX DPR RI sudah menerima audiensi berbagai kalangan. Mulai dari organisasi profesi, ikatan apoteker, perawat, dan bidan.

"Kami mau mendengar apa pandangan mereka. Kami juga membuat diskusi resmi. Kemarin, misalnya, kami membahas RUU pengawasan obat dan makanan. Mengundang pihak terkait dan berkepentingan," ujar Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (5/12/2022).

Dalam konteks tersebut, ia berharap, seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi. Semua dipersilahkan memberikan masukan dan pokok-pokok pikiran.

Dengan begitu, sebut Saleh, wacana yang berkembang dapat dipertanggungjawabkan secara moril dan akademik.

Baca juga: Wisata Konferensi Akademik Bersemi Kembali

"Kalaupun ada yang mau ditolak, silakan disampaikan. Lengkapi dengan argumen yang rasional. Kami Insya Allah akan mengkajinya. Jika memang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kami akan ikut memperjuangkannya," jelas politisi daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara (Sumut) II ini.

Menurut Saleh, munculnya pro dan kontra tentang Omnibus Law Bidang Kesehatan sangat wajar terjadi di kalangan masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa ada banyak kepentingan di bidang kesehatan. Tidak hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah, dokter dan tenaga kesehatan (nakes), rumah sakit (rs), organisasi profesi, hingga pengusaha.

“Karena itu, pembahasan RUU di bidang kesehatan ini akan menyita perhatian luas," ujar Saleh, Jumat (2/12/2022).

Saleh mengatakan, berbagai pihak pasti akan bereaksi apabila merasa kepentingannya terganggu. Paling tidak, mereka akan melakukan advokasi publik.

Baca juga: Gandeng KPK, Pemprov DKI Bentuk Komite Advokasi Daerah untuk Cegah Korupsi Dunia Usaha

Advokasi publik tersebut bisa melalui jalur akademik, seperti seminar, diskusi, Focus Group Discussion (FGD) di berbagai kampus, atau audiensi dengan berbagai fraksi yang ada di DPR.

"Itu sah dan dibolehkan. Justru, jalur seperti itu yang baik untuk dilakukan," tutur Saleh.

Selain itu, lanjut dia, ada juga yang berjuang lewat berbagai platform media sosial (medsos). Dari postingan ini akan memunculkan wacana dan isu yang dianggap krusial di RUU tersebut. Secara tidak langsung, isu yang menjadi perhatian mereka berubah jadi isu publik.

“Lebih dari itu, ada juga yang berjuang melalui demonstrasi dan unjuk rasa. Ini juga boleh asal sesuai aturan dan tidak mengganggu kepentingan umum,” ucap Saleh.

Ia menjelaskan, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) memiliki rencana pembahasan beberapa UU bidang kesehatan.

Baca juga: Masih Layakkah RBC untuk Mengukur Kesehatan Perusahaan Asuransi?

Dalam prolegnas yang telah disepakati, kata Saleh, setidaknya ada RUU pengawasan obat dan makanan, RUU pendidikan kedokteran, RUU sistem kesehatan nasional, RUU farmasi, dan RUU wabah.

"Kalau semua RUU itu dibahas sekaligus, bisa jadi formulasinya dalam bentuk Omnibus Law. Meski harus diakui bahwa kami belum mendapatkan informasi resmi terkait hal itu. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pun masih melakukan kajian mendalam," imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Turkiye, 104 WNI Dievakuasi ke Ankara

Gempa Turkiye, 104 WNI Dievakuasi ke Ankara

Nasional
Pemerintah Indonesia Akan Kirim Misi Bantuan ke Turkiye

Pemerintah Indonesia Akan Kirim Misi Bantuan ke Turkiye

Nasional
Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Nasional
UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

Nasional
Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Nasional
Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Nasional
Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Nasional
Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Nasional
Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Usut Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Muncul

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Usut Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Muncul

Nasional
Momen Erick Thohir Izin ke Jokowi Pakai Baju Banser di Resepsi 1 Abad NU

Momen Erick Thohir Izin ke Jokowi Pakai Baju Banser di Resepsi 1 Abad NU

Nasional
4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Warga Nduga Dituntut Penjara Seumur Hidup

4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Warga Nduga Dituntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.