Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Kompas.com - 03/12/2022, 08:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meyakini bahwa panglima TNI yang baru, Laksamana Yudo Margono akan tetap menggunakan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua.

Dia pun berharap pemetaan kebijakan pertahanan di Papua ke depannya bisa diintensifkan.

“Saya kira Panglima yang baru tentu akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Mungkin nanti pemetaannya lebih diintensifkan. Sehingga, dengan adanya DOB-DOB ini, petanya semakin jelas (untuk) masing-masing wilayah DOB,” ujar Ma'ruf dilansir dari siaran pers Sekretariat Wapres pada Sabtu (3/12/2022).

Baca juga: Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Ma'ruf melanjutkan, hingga saat ini pemerintah masih menggunakan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi masalah keamanan di Papua.

Hal itu ia sampaikan menanggapi masih seringnya kasus penembakan misterius, baik terhadap warga sipil maupun petugas keamanan. Terbaru, kasus penembakan misterius terjadi di Yahukimo, yang menewaskan seorang petugas kepolisian.

“Kita kan sudah menganut bahwa pendekatan kita itu, pendekatan yang humanis dan berbasis teritorial,” tutur Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Tegaskan 4 DOB di Papua Bakal Dievaluasi

Selain itu, upaya penyadaran kepada masyarakat Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga terus dilakukan.

“Selama ini memang sudah dilakukan, walaupun masih ada gangguan keamanan seperti penembakan itu, sebenarnya dari segi frekuensinya sudah menurun,” kata Ma'ruf.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa akan terus dilakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

“Dan langkah kita adalah mencari mereka yang melakukan penembakan untuk dilakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Baca juga: Soal Penyelesaian Persoalan di Papua, Yudo Margono: TNI Tegas, tapi Harus Humanis

Ma'ruf yang juga merupakan Ketua Badan Pengarah Papua (BPP) Papua ini pun menuturkan bahwa akar masalah terganggunya stabilitas keamanan di Papua disebabkan oleh masalah kesejahteraan dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Adapun untuk mengatasi masalah kesejahteraan, ia memastikan, pemerintah saat ini tengah gencar berupaya melakukan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Termasuk dengan membentuk beberapa daerah otonom baru (DOB).

Sebagaimana diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 ini.

Baca juga: 105 Personel Brimob Polda NTT Dikirim ke Papua untuk Operasi Damai Cartenz

Sebagai penggantinya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Adapun Komisi I DPR telah menyetujui Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI.

Persetujuan itu diputuskan setelah Komisi I DPR menggelar fit and proper test Yudo sebagai calon Panglima TNI, Jumat sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com