Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih menggunakan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi masalah keamanan di Papua.

Hal itu disampaikannya menanggapi masih sering terjadinya peristiwa penembakan misterius, baik terhadap warga sipil maupun petugas keamanan di wilayah Papua.

Pada tiga hari yang lalu, Selasa (29/11/2022), sebuah aksi penembakan misterius terjadi di Jl Jenderal Sudirman, Yahukimo, Papua Pegunungan yang menewaskan seorang petugas kepolisian.

Baca juga: Wapres Tegaskan 4 DOB di Papua Bakal Dievaluasi

“Kita kan sudah menganut bahwa pendekatan kita itu, pendekatan yang humanis dan berbasis teritorial,” ujar Ma'ruf dilansir dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu (3/12/2022).

Selain itu, upaya penyadaran kepada masyarakat Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga terus dilakukan.

“Selama ini memang sudah dilakukan, walaupun masih ada gangguan keamanan seperti penembakan itu, sebenarnya dari segi frekuensinya sudah menurun,” kata Ma'ruf.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa akan terus dilakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

Baca juga: Serahkan DIPA 2023, Pj Gubernur Papua Barat Ingatkan Bupati/Wali Kota Monitor Inflasi

“Dan langkah kita adalah mencari mereka yang melakukan penembakan untuk dilakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Ma'ruf yang juga merupakan Ketua Badan Pengarah Papua (BPP) Papua ini pun menuturkan bahwa akar masalah terganggunya stabilitas keamanan di Papua disebabkan oleh masalah kesejahteraan dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Adapun untuk mengatasi masalah kesejahteraan, ia memastikan, pemerintah saat ini tengah gencar berupaya melakukan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Termasuk dengan membentuk beberapa daerah otonom baru (DOB).

Baca juga: Soal Penyelesaian Persoalan di Papua, Yudo Margono: TNI Tegas, tapi Harus Humanis

“Makanya itu, salah satu akarnya itu untuk kesejahteraan. Dan kedua penegakan HAM, hak-hak manusia itu kita tegakkan,” ungkapnya.

Terkait penegakan HAM, Wapres menekankan bahwa pemerintah tidak pandang bulu. Siapapun dan dari pihak manapun yang melanggar HAM akan diproses secara hukum.

“Kalaupun ada dari (oknum) TNI atau polisi yang melakukan pelanggaran, ya ditindak juga. Jadi mereka ditindak, walaupun dari mana ditindak, itu merupakan kebijakan yang sudah diterapkan sekarang,” tegasnya.

Terakhir, saat ditanya mengenai Panglima TNI baru apakah akan tetap menerapkan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi masalah keamanan di Papua, Wapres meyakini Laksamana Yudo Margono akan melanjutkan kebijakan tersebut.

Baca juga: 105 Personel Brimob Polda NTT Dikirim ke Papua untuk Operasi Damai Cartenz

Ma'ruf pun berharap pemetaan kebijakan pertahanan di Papua ke depannya perlu diintensifkan.

“Saya kira Panglima yang baru tentu akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Mungkin nanti pemetaannya lebih diintensifkan. Sehingga, dengan adanya DOB-DOB ini, petanya semakin jelas (untuk) masing-masing wilayah DOB,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 ini.

Sebagai penggantinya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Baca juga: Fit and Proper Test Yudo Margono, Anggota DPR Bakal Dalami Isu Alutsista hingga Konflik Papua

Yudo saat ini telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi I DPR RI dan sedang menanti hasilnya.