Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Mulai Pembangunan Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur

Kompas.com - 02/12/2022, 09:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah memulai pembangunan relokasi rumah-rumah yang rusak terdampak gempa bumi di Cianjur.

Menurut Basuki, ada tiga titik relokasi rumah yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

"Untuk relokasi ada tiga lokasi. Yang satu (lokasi) sudah sekarang sudah mulai di land clearing, sudah ada rumah RISHA (tekonologi RISHA) di sana," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Teknologi RISHA merupakan teknologi pembangunan rumah instan secara sederhana dan sehat.

Baca juga: UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

Menurut keterangan dari laman resmi Kementerian PUPR, teknologi tersebut biasa digunakan untuk penanganan ulang perumahan di lokasi bencana.

Rumah RISHA harus mampu dibangun dengan cepat dan memiliki kemampuan tahan gempa.

Basuki Hadimuljono melanjutkan, ada sekitar 10 rumah RISHA yang telah dibangun sebagai tahap relokasi awal.

"Sebagai permulaannya. Nanti, terus ini lagi Dirjen perumahan saya juga sedang ke sana (Cianjur) untuk melihat yang dua lokasi (relokasi) lainnya," kata Basuki.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Daerah Relokasi untuk Warga Korban Gempa Cianjur, Luasnya 16 Hektar

Ia menambahkan, lokasi pembangunan relokasi rumah rusak semuanya berada di sekitar Cianjur.

Kemudian, Basuki mengakui adanya kesulitan untuk mencari lahan lokasi relokasi yang aman dari gempa bumi.

"Lokasinya di daerah Cianjur situ enggak jauh-jauh. Karena susah nyari lahan yang aman, itu semua rekomendasinya dari Badan Geologi dan BMKG," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan rumah-rumah yang rusak akibat gempa bumi di Cianjur harus menggunakan standar bangunan antigempa yang sudah ditegaskan oleh Kementerian PUPR.

Baca juga: Peduli Gempa Cianjur, KG Media Pasok Logistik hingga Dirikan MCK Darurat

Sebab, kata Jokowi, gempa yang terjadi pada 21 November lalu merupakan jenis gempa dengan siklus 20 tahunan.

"Yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar-standar bangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR," ujar Jokowi saat menyampaikan keterangan pers setelah meninjau lokasi terdampak gempa di Cugenang, Cianjur pada Selasa (22/11/2022) siang sebagaimana dipantau dari siaran langsung Kompas TV.

"Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini adalah gempa 20 tahunan, sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah antigempa," kata Jokowi lagi.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Daerah Relokasi untuk Warga Korban Gempa Cianjur, Luasnya 16 Hektar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

Nasional
PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Nasional
Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Nasional
Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Nasional
Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Nasional
Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir 'Travel Gelap' Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir "Travel Gelap" Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Nasional
Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Nasional
Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Nasional
Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

"One Way" Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com