Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Mulai Pembangunan Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur

Kompas.com - 02/12/2022, 09:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah memulai pembangunan relokasi rumah-rumah yang rusak terdampak gempa bumi di Cianjur.

Menurut Basuki, ada tiga titik relokasi rumah yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

"Untuk relokasi ada tiga lokasi. Yang satu (lokasi) sudah sekarang sudah mulai di land clearing, sudah ada rumah RISHA (tekonologi RISHA) di sana," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Teknologi RISHA merupakan teknologi pembangunan rumah instan secara sederhana dan sehat.

Baca juga: UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

Menurut keterangan dari laman resmi Kementerian PUPR, teknologi tersebut biasa digunakan untuk penanganan ulang perumahan di lokasi bencana.

Rumah RISHA harus mampu dibangun dengan cepat dan memiliki kemampuan tahan gempa.

Basuki Hadimuljono melanjutkan, ada sekitar 10 rumah RISHA yang telah dibangun sebagai tahap relokasi awal.

"Sebagai permulaannya. Nanti, terus ini lagi Dirjen perumahan saya juga sedang ke sana (Cianjur) untuk melihat yang dua lokasi (relokasi) lainnya," kata Basuki.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Daerah Relokasi untuk Warga Korban Gempa Cianjur, Luasnya 16 Hektar

Ia menambahkan, lokasi pembangunan relokasi rumah rusak semuanya berada di sekitar Cianjur.

Kemudian, Basuki mengakui adanya kesulitan untuk mencari lahan lokasi relokasi yang aman dari gempa bumi.

"Lokasinya di daerah Cianjur situ enggak jauh-jauh. Karena susah nyari lahan yang aman, itu semua rekomendasinya dari Badan Geologi dan BMKG," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan rumah-rumah yang rusak akibat gempa bumi di Cianjur harus menggunakan standar bangunan antigempa yang sudah ditegaskan oleh Kementerian PUPR.

Baca juga: Peduli Gempa Cianjur, KG Media Pasok Logistik hingga Dirikan MCK Darurat

Sebab, kata Jokowi, gempa yang terjadi pada 21 November lalu merupakan jenis gempa dengan siklus 20 tahunan.

"Yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar-standar bangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR," ujar Jokowi saat menyampaikan keterangan pers setelah meninjau lokasi terdampak gempa di Cugenang, Cianjur pada Selasa (22/11/2022) siang sebagaimana dipantau dari siaran langsung Kompas TV.

"Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini adalah gempa 20 tahunan, sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah antigempa," kata Jokowi lagi.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Daerah Relokasi untuk Warga Korban Gempa Cianjur, Luasnya 16 Hektar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com