Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PUPR Sebut Pembangunan Kantor Presiden di IKN Sudah Dimulai

Kompas.com - 02/12/2022, 08:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Kantor Presiden RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah dimulai.

Selain itu, pembangunan sejumlah kantor kementerian dan perumahan untuk menteri juga sudah dimulai.

"Ini (pembangunan) sudah mulai, kontraknya sudah bulan lalu. Dimulai," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (1/12/2022).

"Perkantoran, kantor presiden bukan istana. Kemudian, (kantor) kementerian koordinator kemudian perumahan para menteri, kemudian nanti untuk yang ASN akan dibangun juga (perumahan)," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Sementara itu, untuk kantor wakil presiden (wapres) belum mulai dibangun.

Menurut Basuki, tender untuk pembangunan kantor wapres baru akan dilakukan.

Setelah pembangunan sejumlah kantor pemerintahan pada Desember 2022 ini, pemerintah akan melanjutkan ke tahap selanjutnya pada tahun depan.

"Kalau yang tadi saya sebutkan sudah mulai Desember inilah, nanti 2023 ke tahap selanjutnya," ujar Basuki.

Baca juga: Kepala Bappenas Sebut Ada Permintaan Investor di Balik Revisi UU IKN

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan gedung istana kepresidenan, istana wakil presiden, serta bangunan kantor pemerintahan lainnya di Ibu Kota Nusantara segera dimulai pada Desember ini.

Hal itu disampaikan Jokowi kepada awak media di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (29/11/2022).

"Yang berkaitan dengan pembangunan kementerian, istana presiden dan wakil presiden juga (akan dimulai), ini bulan Desember sudah dimulai," ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan saat ini pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur pada kawasan inti IKN.

"Untuk IKN ini, kita sudah memulai (pembangunan) untuk infrastrukturnya, dan untuk suplai air baku ke IKN sudah, selesai Januari. Infrastruktur untuk yang kawasan inti sudah dimulai," kata Jokowi.

Baca juga: Kepala Bapennas Sebut UU IKN Akan Direvisi Bukan karena Dianggap Cacat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com