Anggaran Kesehatan 2023 Rp 178,7 Triliun, Menkes: Untuk Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan,, saat ini prioritas pemerintah di bidang kesehatan sudah bergeser dari penanganan pandemi Covid-19 menjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi fasilitas kesehatan hingga program yang bersifat promotif preventif.

"Fokusnya (2023) adalah pelayanan primer nomor satu. Jadi, kita akan melakukan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi puskesmas, posyandu, kemudian program-program yang sifatnya promotif preventif," ujar Budi Gunadi di Kantor Presiden usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun anggaran 2023 dari Presiden Joko Widodo, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: Menkes: Kalau BPJS Kesehatan Dibilang Buat Orang Miskin Saja, Salah

"Itu adalah salah satu prioritas kita, menjaga agar masyarakat kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit," katanya melanjutkan

Prioritas kedua, Budi Gunadi mengatakan, pihaknya akan melakukan restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia.

Tujuannya sama, yaitu meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi seperti jantung, stroke, dan kanker.

"Nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Polri, dan TNI supaya anggarannya pun disinergikan melalui mereka," ujar Budi Gunadi.

Baca juga: Menkes: Kasus Covid-19 Sedang Naik, tetapi Sudah sampai Puncak

Selanjutnya, fokus ketiga adalah membangun industri kesehatan.

Nantinya, Kemenkes akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kemudian, fokus yang keempat, pemerintah akan mengembangkan kecukupan sumber daya manusia kesehatan.

Terkait hal tersebut, Kemenkes akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan kecukupan dokter-dokter spesialis.

"Itu akan mendapatkan alokasi anggaran, baik langsung lewat kementerian, maupunterima kasih ke Bu Ani (Menkeu Sri Mulyani) lewat LPDP juga untuk pemberian beasiswa bagi tenaga kesehatan ini," kata Budi Gunadi.

Baca juga: Menkes: 50 Persen Pasien Covid-19 yang Meninggal Belum Divaksin Sama Sekali

Fokus kelima adalah memperbaiki sistem pebiayaan kesehatan.

Menurut Budi Gunadi, setelah dua tahun dilanda Covid-19 dan kini mulai pulih, masyarakat mulai memeriksakan penyakit lainnya.

"Itu sekarang yang sedang kita tata untuk memastikan pembiayaan kesehatan itu tetap bisa melayani masalah kesehatan masyarakat dengan sustainable," ujarnya.

"Kemudian, yang terakhir kita juga sudah mulai untuk melakukan prioritas ke program-program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information technology, artificial intelligence, semua teknologi kesehatan baru kita mulai masuk. Itu dari program prioritasnya," kata Budi Gunadi lagi.

Baca juga: Orang Kaya Pakai BPJS, Menkes: Kalau Butuh Obat Non-generik, Bayar Sendiri

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara tahun depan mencapai Rp 3.061,2 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.

Ia kemudian merinci alokasi anggaran pada APBN 2023, yakni untuk sektor pendidikan mencapai Rp 612,2 triliun yang terdiri atas pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp 69,5 triliun.

"Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes yang disampaikan, ada anggaran Rp 178,7 triliun di mana belanja dari pemerintah pusat Rp 118,7 triliun, transfer ke daerah Rp 60 triliun," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari