Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Kalau BPJS Kesehatan Dibilang Buat Orang Miskin Saja, Salah

Kompas.com - 30/11/2022, 18:41 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kembali menekankan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan tidak hanya melayani orang dari kalangan miskin saja.

Budi mengatakan BPJS Kesehatan tidak memandang status sosial ataupun suku.

"Kalau dibilang buat orang miskin saja, salah. Dia harus cover semua. Kaya, miskin, tua, muda, suku apapun, Aceh, Papua, semua agamanya apapun itu, di-cover. Itu namanya jaminan kesehatan nasional," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Namun, yang membedakan adalah, BPJS Kesehatan bisa mengakomodasi kebutuhan lebih tinggi untuk orang miskin. Pasalnya, pemerintah memang harus mensubsidi kebutuhan masyarakat miskin.

Baca juga: Orang Kaya Pakai BPJS, Menkes: Kalau Butuh Obat Non-generik, Bayar Sendiri

Sementara, orang kaya harus bayar sendiri, misalnya dengan menggunakan asuransi swasta mereka.

"Sehingga orang mampu tidak membebani sistem kesehatan nasional ini," ucapnya.

Budi turut membeberkan bahwa BPJS Kesehatan sebenarnya selalu defisit dalam beberapa tahun terakhir.

Dirinya pun diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit lagi ke depannya.

Kemudian, Budi bercerita mengenai pengalamannya memiliki perusahaan asuransi.

Baca juga: Menkes Sentil Orang Kaya Berobat Pakai BPJS, Ternyata Ini Akar Masalahnya

"Saya tahu sekali gagalnya perusahaan asuransi itu seperti apa. Teman-teman lihat ada Bumiputera, Jiwasraya. Itu gagalnya kenapa sih. Karena janji yang kita berikan, liability yang kita janjikan, itu terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan," papar Budi.

"Jadi misalnya, kita bilang di Jiwasraya nanti, 'kalau pensiun saya akan kasih kamu Rp 100 juta. Ini ada 10 juta pemegang polis, semuanya saya akan kasih Rp 100 juta'. Padahal sesudah kita hitung uang yang ada di perusahaan asuransi tersebut, untuk 10 juta orang ini, kalau dihitung sampai mereka pensiun ini dibungain uangnya enggak cukup, cuma setengah," sambungnya.

Belajar dari kejadian seperti itu, Budi tidak ingin BPJS Kesehatan memberikan janji yang terlalu besar, namun ternyata tidak mampu membayar pada akhirnya.

Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit lagi.

Baca juga: Cek Daftar 21 Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Sebelumnya, Menkes membeberkan bahwa BPJS Kesehatan selama ini harus menanggung beban pengobatan orang-orang yang tergolong kaya, bahkan ada di antaranya yang termasuk golongan konglomerat alias orang superkaya.

Budi curiga banyak pengeluaran klaim berobat yang nominalnya relatif besar justru datang dari peserta dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com