Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Ganjar Akan Tetap Dipilih Mayoritas Pendukungnya jika Jadi Capres Partai Lain

Kompas.com - 30/11/2022, 13:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas pendukung Ganjar Pranowo akan tetap memilih sosok Gubernur Jawa Tengah itu jika dia diusung sebagai calon presiden (capres) dari partai selain PDI Perjuangan.

Survei terbaru Charta Politika mengungkapkan, sebanyak 87,5 persen dari 200 responden akan tetap memilih Ganjar.

Hanya 5,0 persen responden yang menyatakan tidak akan memilih Ganjar jika dia menjadi capres partai lain. Sementara, responden yang tidak tahu atau tidak menjawab jumlahnya 7,5 persen.

"Ini cenderung daya rusaknya lebih kecil," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam tayangan YouTube Charta Politika Indonesia, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Survei Charta Politika: Persaingan Kandidat Capres Mengerucut ke Dua Nama, Ganjar dan Anies

Sebaliknya, menurut survei, sebanyak 31,0 persen responden mengaku tidak akan memilih PDI-P jika partai berlambang banteng itu tak mengusung Ganjar sebagai capres pada Pemilu 2024.

Sementara, 54,5 persen responden mengaku akan tetap memilih PDI-P. Sisanya, 14,5 persen responden tidak menjawab.

"Simulasi kita kalau dihitung, PDI Perjuangan punya potensi penurunan sekitar 5 sampai 7 persen dari angka yang sudah mereka miliki," ujar Yunarto.

Berdasarkan temuan ini, Yunarto menyimpulkan, kerugian yang lebih besar akan dialami oleh PDI-P jika tak mengusung Ganjar, ketimbang sosok Ganjar itu sendiri.

"Yang pertama kali dan akan mengalami kerugian lebih besar adalah PDI Perjuangan. Ini di luar sikap Ganjar sendiri dia akan mengambil keputusan apa dan sikap PDI-P sendiri akan seperti apa," kata dia.

Survei yang sama juga bertanya ke 398 responden yang khusus memilih Ganjar. Pertanyaannya, jika sosok yang mereka dukung tak dicalonkan PDI-P, partai mana yang sebaiknya mengusung Ganjar.

Hasilnya, sebanyak 22,9 responden menyatakan Partai Golkar paling cocok mengusung politisi PDI-P itu.

Lalu, secara berturut-turut ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB (19,1 persen), Partai Gerindra (12,8 persen), dan Partai Nasdem (7,8 persen).

Ada pula yang menjawab Partai Persatuan Pembangunan atau PPP (3,5 persen), Partai Amanat Nasional atau PAN (2,5 persen), Partai Solidaritas Indonesia atau PSI (2,0 persen), Partai Perindo (1,5 persen), dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (0,8 persen). Sisanya, sebanyak 27,1 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Dalam survei ini, Ganjar Pranowo menjuarai tingkat elektabilitas kandidat capres dengan angka elektoral 32,6 persen.

Namanya unggul dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang elektabilitasnya 23,1 persen, juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengantongi elektabilitas 22,0 persen.

Sementara, di survei partai politik, PDI-P masih memimpin di urutan teratas dengan tingkat elektoral 21,7 persen. Menyusul setelahnya Partai Gerindra dengan elektabilitas 14,5 persen, dan Partai Golkar dengan 9,8 persen.

Adapun survei Charta Politika ini diselenggarakan pada 4-12 November 2022. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka.

Dengan metode multistage random sampling, survei melibatkan 1.220 responden. Sementara, margin of error survei ini sebesar 2,83 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com