Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Chemistry" Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Kompas.com - 29/11/2022, 20:16 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai chemistry atau kecocokan menjadi salah satu faktor Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI.

"Kalau kita lihat dari di pertimbangan presiden, chemistry, kecocokan, itu jelas," kata Fahmi dalam acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (29/11/2022).

Meski demikian, Fahmi menduga bahwa penunjukan Yudo menjadi calon Panglima TNI juga tak lepas karena adanya faktor rekomendasi dari kekuatan politik yang dominan.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan, faktor aksesibilitas atau keterkesanan publik terhadap sosok Yudo, juga menjadi pertimbangan menunjuk Yudo jadi calon panglima.

Pada tahun lalu, tingkat aksesibilitas Yudo dinilai masih kalah populer dibanding Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang kala itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Padahal, kata dia, publik saat itu memprediksi Yudo akan menjadi pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto

"Tapi ternyata kemudian Pak Andika. Memang Pak Andika lebih populer dibanding Pak Yudo yang cenderung low profile, juga tidak banyak kelihatan membangun komunikasi politik," imbuh dia.

Baca juga: Tersebar di 51 Lokasi, Ini Harta Properti Yudo Margono yang Jadi Calon Panglima TNI

Sebelumnya, Yudo resmi menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Nama Yudo diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo yang diantarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/11/2022).

Puan meyakini bahwa Presiden mempunyai banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo untuk memegang tongkat komando Panglima TNI, salah satunya ihwal nasionalisme yang ada pada diri abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988 itu.

"Tentu saja banyak hal yang menjadi pertimbangan kinerja, kemudian nasionalisme, rasa cinta Tanah Air, dan lain sebagainya, dan itu saya rasa sudah memenuhi syarat yang ada," ujar Puan di Gedung DPR, Senin sore.

Baca juga: PR Calon Panglima TNI Yudo Margono, dari Konflik Papua hingga Laut China Selatan

Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Yudo menjadi calon Panglima TNI.

Diketahui, sejak pemerintahan Jokowi pada 2014, belum ada satu pun sosok dari matra laut yang menjadi Panglima TNI.

Dalam periode kepemimpinan Jokowi tersebut, tongkat komando Panglima TNI sejauh ini diisi oleh perwira tinggi yang berasal dari matra darat dan udara.

"Ya bisa jadi salah satu pertimbangannya (rotasi). Saya kira itu salah satu pertimbangannya," ungkap Pratikno.

Baca juga: KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

Setelah menerima surpres, terdapat sejumlah mekanisme yang bakal dijalankan DPR sebelum memberikan persetujuan terhadap usulan Presiden.

Surpres Jokowi itu akan dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Selanjutnya, Komisi I DPR bakal menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Yudo.

Setelahnya, barulah DPR memutuskan untuk memberikan persetujuan usulan nama Yudo.

Mekanisme ini diyakini akan rampung sebelum DPR memasuki masa reses yang dimulai pada 15 Desember 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com