Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/11/2022, 15:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum sekaligus Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meminta Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani tidak menjadi provokator.

Pasalnya, pernyataan Benny yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum bagi pihak yang kerap mengkritik pemerintah menjadi sorotan.

"Mas Benny tidak usah menjadi provokator dan melakukan propaganda untuk membakar-bakar Presiden Jokowi dalam meniti proses demokrasi konstitusional di Indonesia," ujar Viva dalam keterangannya, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Video Viral Benny Rhamdani Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik Jokowi, Ini Penjelasannya

Viva menjelaskan, kehidupan demokrasi di Indonesia mesti berdasarkan pada rule of law.

Dia menegaskan, hukum adalah panglima dalam menggerakkan roda ekonomi dan politik.

"Jika ada perbedaan pendapat, pemikiran, atau pandangan politik, ya serahkan pada mekanisme hukum dan peraturan perundangan-undangan," tuturnya.

"Tidak boleh main kayu, adu fisik kayak perang Rusia-Ukraina. Itu namanya hukum rimba. Yang kuat itu yang menang, dan ini adalah jalan kesesatan dalam berdemokrasi," sambung Viva.

Lebih jauh, Viva mengatakan, apa yang Jokowi lakukan sejauh ini sudah sesuai dengan jalan demokrasi.

Baca juga: Videonya Minta Izin Tempur ke Jokowi Viral, Siapa Benny Rhamdani?

Viva menyebutkan, Jokowi selalu patuh kepada konstitusi dan undang-undang yang berlaku saat ini.

"Jangan diperkecil atau dinodai prestasi presiden dalam pembangunan demokrasi di Indonesia," imbuh Viva.

Penjelasan Benny Rhamdani

Kepala BP2MI Benny Rhamdani buka suara soal pernyataannya kepada Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Benny meminta Jokowi menggunakan jalur hukum untuk pihak yang suka menyerang pemerintah.

Ia menjelaskan, pihaknya geram karena masih ada kubu yang terus menebarkan kebencian, hoaks, dan fitnah kepada pemerintah, termasuk Jokowi.

Baca juga: Tagar #PrankGBK Trending di Medsos, Relawan Jokowi: Ini Upaya Penggembosan

“Ini kan terus berulang, ini menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi, yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin pasca-Pilpres 2019,” sebut Benny ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Dalam pandangannya, dendam itu tak perlu dipelihara karena Jokowi telah mengajak kompetitornya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masuk dalam pemerintahan.

Sehingga, rivalitas politik antarkubu tak perlu terus digaungkan sampai saat ini.

“Dengan bergabungnya Prabowo dan Sandi sudah selesai soal rivalitas kontestasi demokrasi pilpres, bangun bangsa ini bersama-sama, baik pendukung Jokowi maupun bukan,” tuturnya.

Baca juga: Relawan Jokowi Bantah Bohongi Peserta Acara di GBK dengan Undangan Pengajian

Ia mengaku geram karena situasi itu dianggap bisa mengganggu jalannya demokrasi.

“Nah, atas situasi yang terus diganggu dengan cara-cara yang tidak benar itu, masa kita enggak boleh marah?” sebutnya.

“Harusnya saya yang marah, dan banyak masyarakat yang marah. Harusnya dihargai dong bahwa kita masih berpikir tentang bangsa ini,” tandas Benny.

Adapun Benny juga menjabat sebagai Ketua Umum salah satu relawan Jokowi, yakni Barikade 98.

Dalam video yang beredar, Benny meminta Jokowi bertindak tegas, menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang kontra pada pemerintah.

Baca juga: GBK Boleh Dipakai Relawan Jokowi tapi Konser Tidak, Benarkah karena Renovasi?

Jika langkah itu tak ditempuh, Benny mengancam relawan Jokowi bakal turun ke lapangan untuk menandingi pihak-pihak yang kontra pada pemerintah.

"Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Kalau Bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus," katanya.

“Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran ya sudah kita yang melawan mereka di lapangan,” kata Benny dalam sebuah video yang tersebar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Nasional
Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Nasional
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Nasional
Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Nasional
Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Nasional
Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Nasional
Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Nasional
Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Nasional
Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Nasional
Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.