Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik ke Jokowi, Benny Rhamdani Diminta Tak Jadi Provokator

Kompas.com - 29/11/2022, 15:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum sekaligus Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meminta Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani tidak menjadi provokator.

Pasalnya, pernyataan Benny yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum bagi pihak yang kerap mengkritik pemerintah menjadi sorotan.

"Mas Benny tidak usah menjadi provokator dan melakukan propaganda untuk membakar-bakar Presiden Jokowi dalam meniti proses demokrasi konstitusional di Indonesia," ujar Viva dalam keterangannya, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Video Viral Benny Rhamdani Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik Jokowi, Ini Penjelasannya

Viva menjelaskan, kehidupan demokrasi di Indonesia mesti berdasarkan pada rule of law.

Dia menegaskan, hukum adalah panglima dalam menggerakkan roda ekonomi dan politik.

"Jika ada perbedaan pendapat, pemikiran, atau pandangan politik, ya serahkan pada mekanisme hukum dan peraturan perundangan-undangan," tuturnya.

"Tidak boleh main kayu, adu fisik kayak perang Rusia-Ukraina. Itu namanya hukum rimba. Yang kuat itu yang menang, dan ini adalah jalan kesesatan dalam berdemokrasi," sambung Viva.

Lebih jauh, Viva mengatakan, apa yang Jokowi lakukan sejauh ini sudah sesuai dengan jalan demokrasi.

Baca juga: Videonya Minta Izin Tempur ke Jokowi Viral, Siapa Benny Rhamdani?

Viva menyebutkan, Jokowi selalu patuh kepada konstitusi dan undang-undang yang berlaku saat ini.

"Jangan diperkecil atau dinodai prestasi presiden dalam pembangunan demokrasi di Indonesia," imbuh Viva.

Penjelasan Benny Rhamdani

Kepala BP2MI Benny Rhamdani buka suara soal pernyataannya kepada Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Benny meminta Jokowi menggunakan jalur hukum untuk pihak yang suka menyerang pemerintah.

Ia menjelaskan, pihaknya geram karena masih ada kubu yang terus menebarkan kebencian, hoaks, dan fitnah kepada pemerintah, termasuk Jokowi.

Baca juga: Tagar #PrankGBK Trending di Medsos, Relawan Jokowi: Ini Upaya Penggembosan

“Ini kan terus berulang, ini menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi, yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin pasca-Pilpres 2019,” sebut Benny ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Dalam pandangannya, dendam itu tak perlu dipelihara karena Jokowi telah mengajak kompetitornya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masuk dalam pemerintahan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com