Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/11/2022, 20:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno buka suara mengenai pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan relawan Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, yang dikritik banyak pihak.

Pratikno mengatakan, Jokowi datang ke acara temu kangen tersebut berdasarkan undangan dari pihak panitia.

"Ada undangan lah, undangan dari panitia," ujar Pratikno saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022).

Baca juga: Jokowi, Gerakan Nusantara Bersatu, dan PDI-P yang Meradang

Pratikno menekankan, Jokowi tetap fokus untuk menjalankan roda pemerintahan walau menghadiri acara relawan.

Apalagi, sekarang ini, penanganan dampak gempa Cianjur, Jawa Barat, juga membutuhkan penanganan yang sangat ekstra.

"Tadi kita juga rapat mengenai beberapa hal. Dan saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali agenda yang harus dikawal oleh Bapak Presiden," tuturnya.

"Tadi kita rapat mengenai IKN, terus kemudian tindak lanjut G20 yang juga butuh pengawalan yang sangat ketat," imbuh Pratikno.

Baca juga: Relawan Jokowi Pakai Stadion GBK, Konser BlackPink Diizinkan? Menpora Buka Suara

Diketahui, pertemuan relawan Gerakan Nusantara Bersatu dengan Jokowi di GBK menuai kritikan.

Partai tempat Jokowi bernaung, PDI-P, mengkritik acara temu kangen itu.

"Saya pribadi sangat menyesalkan adanya elite relawan yang dekat dengan kekuasaan, lalu memanfaatkan kebaikan Presiden Jokowi sehingga menurunkan citra Presiden Jokowi," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Senin (28/11/2022).

Hasto mengatakan, kehebatan kepemimpinan Jokowi di acara KTT G20 yang membanggakan di dunia, dan rakyat Indonesia, dikerdilkan hanya karena urusan gegap gempita di GBK.

Menurutnya, kepemimpinan Jokowi yang sudah mendunia dan menjadi inspirasi dunia, direduksi dengan cara-cara yang tidak elegan.

Hasto pun memaparkan kecurigaannya terhadap relawan Jokowi tersebut.

"Sepertinya elite relawan tersebut mau mengambil segalanya. Jika tidak dipenuhi, keinginannya mereka mengancam akan membubarkan diri, tetapi jika dipenuhi elite tersebut melakukan banyak manipulasi," tuturnya.

Sementara itu, kata Hasto, banyak orang di sekitar Jokowi yang kurang paham bahwa elite relawan tersebut merupakan kumpulan dari berbagai kepentingan.

Baca juga: Buntut Panjang Acara Temu Relawan Jokowi, Dinilai Sarat Politik hingga Tuai Kecurigaan PDI-P

Padahal, seharusnya, mereka dekat karena menyangkut urusan bangsa dan negara.

"Apalagi pemimpin ke depan merupakan persoalan bersama yang harus dijawab dengan jernih, penuh pertimbangan, dan harus menjawab jalan kejayaan bagi bangsa dan negara Indonesia," imbuh Hasto.

Sementara itu, Partai Demokrat, turut menyoroti pengarahan khusus yang diberikan Jokowi kepada relawannya dalam memilih sosok pemimpin yang akan meneruskan kinerjanya setelah 2024 mendatang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyarankan Presiden Jokowi untuk fokus bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya dan tidak perlu memikirkan urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saran kami, Presiden fokus bekerja perbaiki kondisi negeri ini di sisa waktu 2 tahun ini. Rakyat banyak yang kesulitan ekonominya, makan sehari-hari pun berat," ujar Herzaky kepada Kompas.com, Minggu (27/11/2022).

Baca juga: GBK Boleh Dipakai Relawan Jokowi, tapi Tak Boleh untuk Konser, Begini Penjelasan Menpora

Herzaky menilai, rakyat Indonesia cukup banyak yang saat ini kehilangan pekerjaan lantaran adanya pandemi Covid-19. Selain itu, ekonomi masyarakat setelah pendemi juga belum pulih, dilihat dari harga-harga bahan pokok yang sulit dijangkau.

"Masih banyak yang menganggur dan tak bekerja sejak pandemi. Bahkan, PHK semakin merebak dimana-mana, daya beli rakyat tak kunjung meningkat, ancaman stagflasi pun di depan mata," papar Herzaky.

"Tak perlulah sibuk kasih kode sana-sini untuk urusan capres 2024. Apalagi mengumpulkan relawan. Memangnya ini musim kampanye? Lebih baik uang buat mobilisasi relawan kemarin, dipakai buat bantu korban bencana Cianjur. Bakal jauh lebih bermanfaat dan bermartabat," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.