Salin Artikel

Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno buka suara mengenai pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan relawan Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, yang dikritik banyak pihak.

Pratikno mengatakan, Jokowi datang ke acara temu kangen tersebut berdasarkan undangan dari pihak panitia.

"Ada undangan lah, undangan dari panitia," ujar Pratikno saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022).

Pratikno menekankan, Jokowi tetap fokus untuk menjalankan roda pemerintahan walau menghadiri acara relawan.

Apalagi, sekarang ini, penanganan dampak gempa Cianjur, Jawa Barat, juga membutuhkan penanganan yang sangat ekstra.

"Tadi kita juga rapat mengenai beberapa hal. Dan saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali agenda yang harus dikawal oleh Bapak Presiden," tuturnya.

"Tadi kita rapat mengenai IKN, terus kemudian tindak lanjut G20 yang juga butuh pengawalan yang sangat ketat," imbuh Pratikno.

Diketahui, pertemuan relawan Gerakan Nusantara Bersatu dengan Jokowi di GBK menuai kritikan.

Partai tempat Jokowi bernaung, PDI-P, mengkritik acara temu kangen itu.

"Saya pribadi sangat menyesalkan adanya elite relawan yang dekat dengan kekuasaan, lalu memanfaatkan kebaikan Presiden Jokowi sehingga menurunkan citra Presiden Jokowi," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Senin (28/11/2022).

Hasto mengatakan, kehebatan kepemimpinan Jokowi di acara KTT G20 yang membanggakan di dunia, dan rakyat Indonesia, dikerdilkan hanya karena urusan gegap gempita di GBK.

Menurutnya, kepemimpinan Jokowi yang sudah mendunia dan menjadi inspirasi dunia, direduksi dengan cara-cara yang tidak elegan.

Hasto pun memaparkan kecurigaannya terhadap relawan Jokowi tersebut.

"Sepertinya elite relawan tersebut mau mengambil segalanya. Jika tidak dipenuhi, keinginannya mereka mengancam akan membubarkan diri, tetapi jika dipenuhi elite tersebut melakukan banyak manipulasi," tuturnya.

Sementara itu, kata Hasto, banyak orang di sekitar Jokowi yang kurang paham bahwa elite relawan tersebut merupakan kumpulan dari berbagai kepentingan.

Padahal, seharusnya, mereka dekat karena menyangkut urusan bangsa dan negara.

"Apalagi pemimpin ke depan merupakan persoalan bersama yang harus dijawab dengan jernih, penuh pertimbangan, dan harus menjawab jalan kejayaan bagi bangsa dan negara Indonesia," imbuh Hasto.

Sementara itu, Partai Demokrat, turut menyoroti pengarahan khusus yang diberikan Jokowi kepada relawannya dalam memilih sosok pemimpin yang akan meneruskan kinerjanya setelah 2024 mendatang.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyarankan Presiden Jokowi untuk fokus bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya dan tidak perlu memikirkan urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saran kami, Presiden fokus bekerja perbaiki kondisi negeri ini di sisa waktu 2 tahun ini. Rakyat banyak yang kesulitan ekonominya, makan sehari-hari pun berat," ujar Herzaky kepada Kompas.com, Minggu (27/11/2022).

Herzaky menilai, rakyat Indonesia cukup banyak yang saat ini kehilangan pekerjaan lantaran adanya pandemi Covid-19. Selain itu, ekonomi masyarakat setelah pendemi juga belum pulih, dilihat dari harga-harga bahan pokok yang sulit dijangkau.

"Masih banyak yang menganggur dan tak bekerja sejak pandemi. Bahkan, PHK semakin merebak dimana-mana, daya beli rakyat tak kunjung meningkat, ancaman stagflasi pun di depan mata," papar Herzaky.

"Tak perlulah sibuk kasih kode sana-sini untuk urusan capres 2024. Apalagi mengumpulkan relawan. Memangnya ini musim kampanye? Lebih baik uang buat mobilisasi relawan kemarin, dipakai buat bantu korban bencana Cianjur. Bakal jauh lebih bermanfaat dan bermartabat," tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/28/20574871/pertemuan-jokowi-dengan-relawan-di-gbk-dikritik-istana-buka-suara

Terkini Lainnya

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke