Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setjen DPR Tepis Dugaan Surpres Panglima TNI Dikembalikan ke Istana gara-gara Puan di Luar Negeri

Kompas.com - 24/11/2022, 17:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menepis anggapan bahwa Surat Presiden (Surpres) pergantian Panglima TNI dikembalikan ke istana gara-gara Ketua DPR Puan Maharani sedang berada di luar negeri.

Ia menjelaskan, surpres tersebut belum sampai di DPR pada Rabu (23/11/2022) sore, meski pada pagi harinya pihak istana menyatakan akan mengirimkannya hari itu juga. 

Indra mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Sekretariat Negara (Setneg) bahwa surpres akan dikirimkan pada 28 November 2022, setelah Puan pulang dari Kamboja. 

"Betul (surpres belum sampai DPR). Sekretariat Jenderal DPR sudah berkomunikasi dengan Sekretariat Negara bahwa surat tersebut akan disampaikan oleh Mensesneg kepada Ketua DPR, direncanakan, dijadwalkan pada Senin 28 November," kata Indra kepada Kompas.com, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Puan di Luar Negeri, Penyerahan Surpres Pergantian Panglima TNI Diundur Jadi 28 November

Lebih lanjut, Indra menilai bahwa mundurnya jadwal pengiriman Surpres ke DPR sudah sesuai aturan yang ada.

Dia menegaskan, hal tersebut tidak mengganggu jalannya proses atau mekanisme pergantian Panglima TNI di DPR.

"Nanti secara teknis akan diatur lanjutan dari usulan surat tersebut," tambahnya.

Ia menjelaskan mekanisme proses pergantian Panglima TNI di DPR, mulai dari Surpres nama calon Panglima dikirimkan.

Pertama, setelah diterima, akan diatur alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan menjalankan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI.

Baca juga: Ketua Komisi I: Fit And Proper Test Panglima TNI Bisa Digelar Pekan Depan

Penentuan AKD sebagai pelaksana fit and proper test didapatkan setelah pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR menggelar rapat.

Setelah ditentukan, AKD terpilih bisa langsung menjalankan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI.

"Dan saya kira berdasarkan kajian yang ada, hal tersebut tidak menyalahi ketentuan yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, surpres Panglima TNI akan dikirimkan ke DPR pada Rabu (23/11/2022). Menurutnya, pengiriman ini mempertimbangkan masa reses DPR yang akan dimulai dalam waktu dekat.

"Surpres penggantian panglima TNI itu kita kan reses dalam beberapa waktu ke depan akan reses di DPR, kita sudah menghitung. Pada hari ini kita akan dikirim kepada DPR surpres-nya. Jamnya belum," jelas Pratikno di Istana Negara pada Rabu pagi.

Baca juga: Sederet Pekerjaan yang Sudah Menanti Calon Panglima TNI

Namun, hingga Rabu sore, tak terlihat pihak Istana mendatangi gedung DPR untuk menyerahkan Surpres.

Halaman:


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com