Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Politik Identitas, PKS Minta Jokowi Tak Hanya Beri Imbauan, tapi Bersikap Tegas dan Adil

Kompas.com - 24/11/2022, 05:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak cukup hanya mengimbau calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menghindari narasi politik identitas.

Namun, PKS berpandangan Presidedn Jokowi perlu membarengi pernyataannya dengan langkah nyata.

"Bagi kami, kuncinya adalah ketegasan dan sikap adil. Hal ini penting sebagai wujud political will dari beliau sebagai pemimpin negara," kata Nabil dalam keterangannya, Rabu (23/11/2022).

Nabil mengatakan, jika hanya sebatas seruan, tentu pernyataan Jokowi tidak akan bermakna.

Baca juga: PKB Yakin Pernyataan Jokowi soal Politik Identitas Bukan Mengarah ke Anies

Ia kemudian menilai bahwa masalah politik identitas sama halnya dengan politisasi agama dan polarisasi sosial yang berasal dari banyak pihak.

"Maka, minimnya sikap tegas dan terlihat tebang pilihnya pihak Istana akan memicu reaksi serta melanggengkan politik identitas dan politisasi agama tersebut," ujar Nabil.

Di sisi lain, PKS tetap mengapresiasi pesan Jokowi kepada capres-cawapres tersebut.

Menurut Nabil, dari pernyataan itu, Jokowi sedang menjalankan peran sebagai kepala negara untuk memberikan panduan kenegaraan.

Baca juga: Jokowi Minta Revisi UU IKN, Menkumham: Untuk Percepatan Pembangunan dan Pemindahan

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar para capres-cawapres tidak menggunakan politik identitas dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Jokowi menegaskan bahwa politik identitas sangat berbahaya bagi Indonesia. Sehingga, politisasi agama serta SARA sebaiknya dihindari.

"Hindari ini. Lakukan politik gagasan, politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional HIPMI 2022 yang digelar di Solo, sebagaimana disiarkan Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (21/11/2022).

"Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam," katanya lagi.

Jokowi juga meminta agar perdebatan yang kelak dilakukan capres dan cawapres merupakan perdebatan ide dan gagasan dalam membangun bangsa, bukan perdebatan yang justru membuat situasi politik panas.

"Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem," kata Jokowi.

Baca juga: Musra Relawan Jokowi di Banten dan Sulsel Jagokan Mahfud MD dan Danny Pomanto untuk Cawapres 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com