PPATK: Banyak WNI Tukar Uang Tunai sampai Sekoper di Mal Singapura, tapi Tak Tercatat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada sebuah pusat perbelanjaan di Singapura yang digunakan orang Indonesia untuk menukarkan uang rupiah.

Hal itu diketahui setelah tim PPATK menelusuri banyaknya uang tunai yang masuk ke Indonesia dari luar negeri.

"Saya kirim orang ke sana, ternyata di Singapura ada satu mal yang khusus buat supermarket uang asing," ungkap Ivan dalam acara Diseminasi Regulasi Mengenai Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia secara virtual, Rabu (23/11/2022).

Ivan juga mengungkapkan bahwa banyak orang Indonesia yang pergi ke Singapura membawa koper kosong. Nantinya, kata dia, koper itu akan diisi oleh uang yang telah ditukarkan melalui supermarket yang ada di dalam Mal tersebut.

Baca juga: PPATK Ungkap Adanya Uang Tunai Triliunan Rupiah Masuk Indonesia Tanpa Tercatat

"Jadi orang Indonesia yang datang ke sana dia cuma bawa koper, tuker di sini nih (supermarket), lalu dibawa ke Indonesia, digotong," terang Kepala PPATK.

"Ada foto terkait dengan digotong dengan taksi dan segala macem. Ini (di supermarket) orang Indonesia semua" ucapnya melanjutkan.

PPATK, lanjut Ivan, kemudian melaporkan temuan adanya tempat penukaran uang tunai tersebut ke Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lantas, Bea Cukai kemudian menindaklanjuti temuan PPATK dan menangkap sejumlah orang Indonesia yang membawa uang tunai tersebut.

"Lalu, kita informasikan ke Bea Cukai ada yang begini, (kemudian ditindaklanjuti Bea Cukai) coba random saja, begitu ditangkap, segini besar," paparnya.

Triliunan uang tunai masuk tanpa tercatat

Lebih lanjut, PPATK juga mengungkapkan adanya uang triliunan rupiah yang masuk ke Indonesia tanpa tercatat.

Ivan mengatakan, termuan itu ditelusuri guna mendalami banyaknya uang tunai ketika lembaga penegak hukum melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Baca juga: Lukas Enembe Bantah Temuan PPATK soal Setoran Rp 560 M ke Kasino Judi

"Kalau penangkapan OTT (operasi tangkap tangan) selalu ada uang tunainya di situ, lalu PPATK cari, ini asalnya dari mana gitu?" kata Ivan.

Menurut Ivan, penelusuran dilakukan dengan membandingkan data bawaan uang tunai melintasi batas negara atau cross border cash carrying (CBCC) dengan aplikasi Passenger Risk Management (PRM) milik Bea Cukai.

Hasilnya, nama satu orang tercatat hanya 4 kali melaporkan bahwa ia membawa uang tunai ke Indonesia. Sementara jika ditelusuri melalui aplikasi PRM, satu orang tersebut tercatat 154 kali masuk ke Indonesia dengan membawa uang tunai.

"CBCC yang PPATK terima angkanya jauh di bawah PRM-nya, misalnya, laporan yang PPATK terima, orang yang melaporkan terkait masuknya dia ke Indonesia itu hanya 4 kali dari 1 nama," ungkap Ivan.

"Jadi, nama si X itu hanya terpantau melalui CBCC itu 4 kali dia melaporkan (mambawa uang tunai), tetapi di-crosscheck dengan PRM dia 154 kali masuk. Berarti ada 150 kali dia masuk tidak melaporkan," jelasnya.

Baca juga: DPR Tolak RUU Pembatasan Uang Kartal, Mahfud: Katanya Politik Harus Bawa Uang Tunai

Ivan melanjutkan, dari 4 kali yang tercatat di CBCC tersebut nilai uang tunai yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 66 miliar. Dengan demikian, jika dihitung rata-rata 1 kali uang tunai tersebut masuk ke Indonesi nilainya mencapai belasan miliar.

"Pada saat dia melaporkan 4 kali, angkanya 4 kali itu Rp 66 miliar, lalu kita rata-ratakan, dan asumsi pastinya adalah mereka keluar sana itu tidak mungkin tidak dalam rangka bawa uang," papar Ivan.

"Tidak mungkin tidak dalam rangka mengambil uang, artinya kalau rata-rata Rp 66 miliar dibagi 4 itu katakanlah Rp 15 miliar sekali tenteng," ucap dia.

Baca juga: Ferdy Sambo Pakai Rekening Ajudan Tampung Ratusan Juta, PPATK Diminta Bertindak

Ivan pun memperkirakan jika satu nama membawa uang tunai sekitar Rp 15 miliar hingga ratusan kali maka ada triliunan rupiah uang yang masuk ke Indonesia tanpa catatan.

"Kalau rata-rata Rp 15 miliar, tinggal kalikan saja, 150 dikali Rp 15 miliar, artinya ada 150 kali dia tidak melaporkan," terang Kepala PPATK itu.

"Artinya potensi uang masuk kalau dirata-ratakan ada Rp 12 triliun di tahun 2018 yang tidak dilaporkan, dan sekitar Rp 3 triliun pada tahun 2019 yang tidak dilaporkan," tuturnya.