Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AKBP Bambang Kayun Dicegah ke Luar Negeri, KPK: Keperluan Penyidikan

Kompas.com - 23/11/2022, 20:30 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah AKBP Bambang Kayun agar tidak pergi ke luar negeri.

Bambang Kayun merupakan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019.

Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dan gratifikasi pemalsuan surat hak waris PT Aria Citra Mulia di Mabes Polri.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pencegahan dilakukan karena alasan kebutuhan proses penyidikan.

“Cegah ini dilakukan agar pihak dimaksud tidak bepergian keluar negeri,” kata Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: KPK: AKBP Bambang Kayun Diduga Terima Suap Miliaran Rupiah dan Mobil Mewah

Pencegahan, kata Ali, berlaku selama enam bulan kedepan terhitung sejak 3 November 2022.

Ali mengatakan, pencegahan tersebut akan membuat Bambang Kayun tetap berada di Indonesia saat penyidik membutuhkan keterangannya.

Kemudian, KPK berharap perwira polisi itu bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

“Sehingga pada saat keterangannya dibutuhkan tim penyidik KPK ia tetap berada di dalam negeri dan kooperatif hadir memenuhi pemeriksaan,” ujar Ali.

Penetapan tersangka Bambang Kayun terungkap setelah polisi itu mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Ia menggugat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022.

Baca juga: AKBP Bambang Kayun Gugat KPK Setelah Ditetapkan Tersangka Suap dan Gratifikasi

Bambang Kayun meminta hakim menyatakan Sprindik yang menetapkannya sebagai tersangka itu tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ia juga meminta PN Jaksel menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap dirinya tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Kemudian, karena dinyatakan tidak sah maka semua keputusan dan atau penetapan oleh KPK tidak berkekuatan mengikat. Termasuk, pemblokiran seluruh rekeningnya. Salah satunya rekening BRI nomor 201801009809503 atas nama Bambang Kayun Bagus PS.

Bambang Kayun kemudian meminta hakim menyatakan penetapan tersangka itu cacat yuridis, tanpa prosedur, bertentangan dengan hukum, dan mengakibatkan kerugian Rp 25 juta per bulan.

“Terhitung dimulai sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan diajukannya permohonan ini,” ujar Bambang Kayun.

Dalam kasus ini, KPK menduga Bambang Kayun menerima suap senilai miliaran rupiah dan mobil mewah.

Baca juga: Polri: Kasus AKBP Bambang Kayun Sempat Ditangani Dittipidkor, Kini Dilimpahkan KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella Akan Kunjungi Indonesia Akhir April

Usai Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella Akan Kunjungi Indonesia Akhir April

Nasional
Kenakan Rompi Tahanan, Dua Pelaku Pungli di Rutan KPK Minta Maaf

Kenakan Rompi Tahanan, Dua Pelaku Pungli di Rutan KPK Minta Maaf

Nasional
Bos Apple, Tim Cook Hadir di Istana untuk Bertemu Jokowi

Bos Apple, Tim Cook Hadir di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Eks Stafsus dan Sekjen Kementan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Eks Stafsus dan Sekjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
BMKG Perkirakan Potensi Curah Hujan Sedang-Lebat hingga 21 April

BMKG Perkirakan Potensi Curah Hujan Sedang-Lebat hingga 21 April

Nasional
Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

Nasional
Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

Nasional
Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

Nasional
Ramai-ramai Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Ramai-ramai Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Nasional
Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Nasional
Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
'Amicus Curiae' Megawati

"Amicus Curiae" Megawati

Nasional
Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com