Ditanya Soal Calon Panglima TNI, Pimpinan DPR Singgung Masa Pensiun Ketiga Kepala Staf Angkatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menyampaikan pandangannya soal calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun.

Mengenai hal ini, ia menyinggung masa pensiun tiga kepala staf angkatan yang nantinya bakal dipilih sebagai Panglima TNI.

Baca juga: KSAL Berpeluang Jadi Panglima TNI Jika Mengacu Visi Poros Maritim Jokowi

Adapun ketiga kepala staf itu adalah Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Laksamana Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

“Saya tidak bisa berandai-andai, saya bukan Presiden, tapi yang jelas teman-teman wartawan bisa lihat,” sebut Lodewijk ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (22/11/2022).

“Pak Yudho kapan sih pensiunnya? Pak Fadjar kapan? Kemudian Pak Dudung kapan?” ujarnya.

Adapun jika mengacu pada masa kerja, Dudung dan Yudo memiliki masa bakti sampai 2023. Sedangkan Fadjar masih memiliki dua tahun masa bakti hingga 2024.

Baca juga: Kans 3 Calon Panglima TNI Sama Kuat, Subjektivitas Jokowi Akan Jadi Penentu

Lebih jauh, mantan Danjen Kopassus itu mengatakan bahwa Panglima TNI baru nantinya juga memiliki tantangan untuk memastikan keamanan jelang Pemilu 2024.

“Nah dari aspek waktu saja, kita bisa lihat, oh (untuk) hadapi pemilu siapa kira-kira (calon Panglima TNI yang tepat),” tuturnya.

Lodewijk menegaskan, DPR hanya menjalankan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Sedangkan, soal penentuan calon Panglima TNI, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

“Sekali lagi yang tahu Presiden, nanti kalau analisa dari saya jadi lain ceritanya,” ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Bisa Dilakukan Saat Reses

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi segera mengirimkan surat presiden (Surpres) pergantian Panglima TNI. Namun, ia belum dapat memastikan kapan surat itu dikirimkan oleh pemerintah ke Parlemen.

Ketua DPR Puan Maharani pun sudah menagih Jokowi agar Surpres segera dikirimkan sebelum masa reses DPR. Ia percaya Jokowi telah mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan figur pengganti Andika.

“Siapa, bagaimana, bagaimana calon yang akan dipilih, apakah itu terkait dengan kinerja dan lain-lain, tentu saja Presiden sudah mempunyai pertimbangan terkait dengan hal itu," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).