Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati, SBY, dan Jejak Pasang Surut Hubungan Politik

Kompas.com - 18/11/2022, 13:08 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya sejarah hubungan politik yang panjang.

Selama hampir satu dekade, pertalian antara kedua elite politik itu mengalami pasang surut.

Keduanya pernah sangat akrab ketika sama-sama menyokong Kabinet Gotong Royong di mana Megawati jadi pimpinannya dan SBY sebagai Menteri Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Namun, setelah Pemilu Presiden 2004, mereka terlihat renggang. Keduanya seolah saling menghindar.

Baca juga: Cerianya Megawati dan SBY Saat Ikuti Jamuan Makan Malam G20

Bertahun-tahun "perang dingin", Megawati dan SBY terlihat kembali akrab baru-baru ini. Mungkinkah luka lama di antara keduanya sudah menghilang?

Pernah akrab

Siapa sangka, SBY pernah menjadi sosok andalan Megawati ketika Ketua Umum PDI Perjuangan itu menjabat sebagai presiden.

Pada 10 Agustus 2001, Megawati bersama wakilnya kala itu, Hamzah Haz, membentuk Kabinet Gotong Royong. Mega mempercayakan kursi Menteri Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ke SBY.

Sebelum itu, SBY yang berlatar belakang militer ini lebih dulu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polkamsos) pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Baca juga: Serba-serbi Puan di G20: Kaget Lihat SBY hingga Bocorkan Isi Obrolan Megawati-SBY

Keputusan Megawati menunjuk SBY sempat dipertanyakan oleh sejumlah elite PDI-P. Sebab, SBY dianggap terlibat dalam tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kuda Tuli) yang memporak-porandakan Kantor DPP PDI (cikal bakal PDI-P) pada era Orde Baru.

Penunjukan SBY sebagai menteri Megawati juga dipersoalkan karena ia merupakan menantu Sarwo Edhie Wibowo yang dianggap bersebrangan dengan Presiden Soekarno pada era Orde Lama.

Namun, Megawati tetap pada keputusannya, menunjuk SBY sebagai salah seorang tangan kanannya di kabinet.

Retak

Kerenggangan hubungan keduanya bermula dari Pilpres 2004. Saat itu, SBY tak menuntaskan jabatannya sebagai Menko Polkam hingga akhir masa kerja Kabinet Gotong Royong.

SBY mundur pada 11 Maret 2004, sekitar dua bulan sebelum pendaftaran peserta Pilpres.

Benar saja, empat bulan setelahnya, SBY melaju ke panggung Pilpres 2004 sebagai calon presiden (capres) berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Puan Ungkap Isi Pembicaraan Megawati dan SBY Saat Duduk Satu Meja di Jamuan Makan KTT G20

JK sebelumnya juga merupakan bagian dari Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati. Dia duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan (Menko Kesra).

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com