Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data PeduliLindungi Bocor, Pemerintah Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab

Kompas.com - 18/11/2022, 05:23 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah menyoroti kasus kebocoran data yang kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, peretas Bjorka diduga melakukan peretasan terhadap 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi.

Rizki meminta agar pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab lagi, seperti yang terjadi di kasus kebocoran data sebelumnya.

"Saling lempar tanggung jawab antara lembaga publik yang berwenang dalam pengamanan data pribadi digital sudah sangat memalukan. Kami tidak mau lagi ada saling lempar tanggung jawab," ujar Rizki saat dimintai konfirmasi, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: Keberadaan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dinilai Semakin Mendesak

Rizki menantang pemerintah untuk melakukan upaya pengamanan dunia digital di Indonesia.

Dia mengklaim DPR sudah mendukung pemerintah untuk mengamankan dunia digital dari segi anggaran.

"Pemerintah harus memperlihatkan contoh yang baik dan bertanggung jawab atas data pribadi masyarakat Indonesia, apalagi yang mereka langsung kelola sendiri," tuturnya.

Selanjutnya, Rizki meminta agar pemerintah, baik Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maupun Siber Polri, membuat semacam panduan mengenai bagaimana masyarakat seharusnya bertindak ketika munculnya dugaan pelanggaran pengelolaan data dan pembocoran data.

Baca juga: Data PeduliLindungi Dijual Bjorka, Pemerintah Diminta Gelar Audit dan Forensik Digital

Menurutnya, harus ada mekanisme formal yang bisa menjadi pegangan masyarakat ketika data pribadi mereka terancam.

"Kami harap ada skema yang jelas mengenai pengaduan, penjelasan, dan edukasi kepada masyarakat yang sudah terlalu sering datanya dipermainkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Rizki.

"Arahan bagaimana seharusnya masyarakat bertindak ketika data mereka disalahgunakan sangat penting di masa peralihan UU PDP. Kami harap nantinya ketika UU PDP efektif dilaksanakan, baik aparat penegak hukum, pemerintah, pengendali data, dan publik, sudah siap," sambungnya.

Baca juga: Pakar Soroti Pengamanan Data PeduliLindungi yang Dibocorkan Bjorka

Untuk itu, Rizki mengatakan pemerintah tidak boleh lagi berdalih tidak siap jika peretas kembali menyerang.

Keamanan data pribadi, kata Rizki, adalah harga mati bagi rakyat.

Selama masa transisi ini, Rizki menilai pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas internalnya dalam menghadapi ancaman pembobolan data.

"Kami tidak mau ada cerita konyol tentang lembaga publik yang tidak paham pentingnya pelindungan data pribadi rakyat Indonesia ketika UU PDP efektif nanti," jelas Rizki.

Baca juga: Pakar Sebut Data PeduliLindungi yang Dibocorkan Bjorka Valid

Sementara itu, Rizki mengatakan pemerintah tidak boleh pasrah dan abai ketika terjadi kebocoran data pribadi publik.

Sebelumnya, Bjorka mengklaim membocorkan 3,2 miliar data pengguna aplikasi PeduliLindungi. Hal itu diketahui dari unggahannya dalam situs breached.to pada Selasa (15/11/2022).

Di antara data PeduliLindungi yang dibocorkan Bjorka dalam situs BreachForums terdapat milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, serta YouTuber Deddy Corbuzier.

Baca juga: Data PeduliLindungi yang Dijual Bjorka Diduga Tidak Dienkripsi

Menurut Bjorka, data PeduliLindungi yang dibocorkan itu berjumlah 3.250.144.777, mencakup 48 Gigabyte data terkompresi dan 157 Gigabyte data tak terkompresi.

Data PeduliLindungi yang ada di tangan Bjorka meliputi data pengguna atau (94 juta), akun yang diurutkan (94 juta), data vaksinasi 209 juta, riwayat check-in (1,3 miliar), dan riwayat pelacakan kontak (1,5 miliar).

Bjorka menjual data PeduliLindungi itu dengan harga 100.000 Dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1,5 miliar dalam bentuk mata uang kripto BitCoin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com