Data PeduliLindungi Bocor, Pemerintah Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah menyoroti kasus kebocoran data yang kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, peretas Bjorka diduga melakukan peretasan terhadap 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi.

Rizki meminta agar pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab lagi, seperti yang terjadi di kasus kebocoran data sebelumnya.

"Saling lempar tanggung jawab antara lembaga publik yang berwenang dalam pengamanan data pribadi digital sudah sangat memalukan. Kami tidak mau lagi ada saling lempar tanggung jawab," ujar Rizki saat dimintai konfirmasi, Kamis (17/11/2022).

Rizki menantang pemerintah untuk melakukan upaya pengamanan dunia digital di Indonesia.

Dia mengklaim DPR sudah mendukung pemerintah untuk mengamankan dunia digital dari segi anggaran.

"Pemerintah harus memperlihatkan contoh yang baik dan bertanggung jawab atas data pribadi masyarakat Indonesia, apalagi yang mereka langsung kelola sendiri," tuturnya.

Selanjutnya, Rizki meminta agar pemerintah, baik Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maupun Siber Polri, membuat semacam panduan mengenai bagaimana masyarakat seharusnya bertindak ketika munculnya dugaan pelanggaran pengelolaan data dan pembocoran data.

Menurutnya, harus ada mekanisme formal yang bisa menjadi pegangan masyarakat ketika data pribadi mereka terancam.

"Kami harap ada skema yang jelas mengenai pengaduan, penjelasan, dan edukasi kepada masyarakat yang sudah terlalu sering datanya dipermainkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Rizki.

"Arahan bagaimana seharusnya masyarakat bertindak ketika data mereka disalahgunakan sangat penting di masa peralihan UU PDP. Kami harap nantinya ketika UU PDP efektif dilaksanakan, baik aparat penegak hukum, pemerintah, pengendali data, dan publik, sudah siap," sambungnya.

Untuk itu, Rizki mengatakan pemerintah tidak boleh lagi berdalih tidak siap jika peretas kembali menyerang.

Keamanan data pribadi, kata Rizki, adalah harga mati bagi rakyat.

Selama masa transisi ini, Rizki menilai pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas internalnya dalam menghadapi ancaman pembobolan data.

"Kami tidak mau ada cerita konyol tentang lembaga publik yang tidak paham pentingnya pelindungan data pribadi rakyat Indonesia ketika UU PDP efektif nanti," jelas Rizki.

Sementara itu, Rizki mengatakan pemerintah tidak boleh pasrah dan abai ketika terjadi kebocoran data pribadi publik.

Sebelumnya, Bjorka mengklaim membocorkan 3,2 miliar data pengguna aplikasi PeduliLindungi. Hal itu diketahui dari unggahannya dalam situs breached.to pada Selasa (15/11/2022).

Di antara data PeduliLindungi yang dibocorkan Bjorka dalam situs BreachForums terdapat milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, serta YouTuber Deddy Corbuzier.

Menurut Bjorka, data PeduliLindungi yang dibocorkan itu berjumlah 3.250.144.777, mencakup 48 Gigabyte data terkompresi dan 157 Gigabyte data tak terkompresi.

Data PeduliLindungi yang ada di tangan Bjorka meliputi data pengguna atau (94 juta), akun yang diurutkan (94 juta), data vaksinasi 209 juta, riwayat check-in (1,3 miliar), dan riwayat pelacakan kontak (1,5 miliar).

Bjorka menjual data PeduliLindungi itu dengan harga 100.000 Dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1,5 miliar dalam bentuk mata uang kripto BitCoin.