Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] PDIP Bicara Potensi Kegagalan Pencapresan Anies Baswedan | PDIP Kritik Pertemuan Anies-Gibran

Kompas.com - 17/11/2022, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto menilai pencapresan Anies Baswedan bisa gagal jika Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung mengambil keputusan.

PDIP juga bereaksi keras atas pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, terkait pertemuan Anies Baswedan dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Politisi PDI-P Duga Jokowi Tak Endorse Anies karena Tak Punya Partai

Menurut politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus, jika pertemuan Anies dengan Gibran dimaksudkan buat meraih dukungan menggandeng anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024, maka hal itu dianggap tidak sopan.

1. Sekjen PDI-P Sebut yang Bisa Gagalkan Pencapresan Anies Cuma Koalisi Perubahan

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto ditemui di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/11/2022).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto ditemui di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/11/2022).

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi isu adanya "burung hantu" yang hendak menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.

Hasto mengatakan, jika "burung hantu" itu benar-benar ada, maka awak media sudah mempublikasikan sejak lama.

"Kalau kita lihat dari berbagai apa yang ditampilkan, ditangkap oleh media enggak ada invisible power," ujar Hasto saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Selasa (15/11/2022).

Hasto justru menilai, deklarasi koalisi yang tak kunjung dilakukan oleh Nasdem, Demokrat dan PKS berpeluang mengagalkan pencapresan Anies.

Baca juga: Nasdem Nilai Gibran Berpeluang Dampingi Anies, Politikus PDI-P: Hanya Bisa Dijawab Megawati

Tokoh-tokoh di partai Koalisi Perubahan itu, kata Hasto, masih belum mengambil keputusan hingga saat ini.

"Itu (potensi Anies gagal nyapres) karena di antara tokoh-tokoh partai tersebut belum mengambil kesepatan," papar Hasto.

Sebelumnya, dikutip Kompas TV, politisi Partai Demokrat Andi Arief menganalogikan hanya "burung hanti" yang bisa memisahkan Koalisi Perubahan yang tengah dirintis partainya bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Hanya 'burung hantu' yang bisa memisahkan koalisi NasDem, Demokrat dan PKS," kata Andi Arief kepada wartawan, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Nasdem Sebut Gibran Berpeluang Dampingi Anies, Politikus PDI-P: Maka Apa yang Dilakukan Anies Tak Sopan

Ia enggan menjelaskan lebih lanjut ihwal sosok burung hantu tersebut.

"Burung hantu, burung yang bekerjanya malam dan buas. Hanya itu yang bisa memisahkan koalisi perubahan dan perbaikan," ujarnya.

2. Nasdem Sebut Gibran Berpeluang Dampingi Anies, Politikus PDI-P: Maka Apa yang Dilakukan Anies Tak Sopan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Hotel Novotel Solo, Jawa Tengah, Selasa (15/11/2022).KOMPAS.com/LABIB ZAMANI Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Hotel Novotel Solo, Jawa Tengah, Selasa (15/11/2022).

Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Deddy Yevri Sitorus menilai bakal calon presiden (capres) Partai Nasdem Anies Baswedan tidak sopan jika mengunjungi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan tujuan menggaet sebagai pendamping di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikannya untuk merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali bahwa bukan tidak mungkin Gibran dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies.

"Saya tidak tahu apakah itu ada hubungan dengan pernyataan Ahmad Ali. Kalau benar ada, maka apa yang dilakukan Anies itu tidak sopan," kata Deddy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/11/2022).

Baca juga: Berpeluang Jadi Cawapres Anies Baswedan, Gibran: Aku ke Semua Orang Berusaha Bisa Bergaul

Deddy kemudian mengungkapkan alasannya menyebut Anies tidak sopan jika silaturahim dengan tujuan tersebut.

Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu seharusnya tahu bahwa Gibran adalah kader PDI-P.

Oleh karenanya, Gibran wajib mengikuti aturan internal partai untuk tidak membahas pencapresan sebelum Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berbicara.

"Seharusnya, Anies memahami bahwa Gibran terikat dengan aturan yang ada di internal PDI Perjuangan," ujarnya.

Baca juga: Gerindra Apresiasi Gibran dan Enggan Komentari Kepentingan Politik Anies

Terkait peluang Gibran mendampingi Anies, Deddy menegaskan hanya bisa ditentukan oleh Megawati.

Ia lantas mengungkit amanah Kongres V PDI-P yang menempatkan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif pencapresan.

Lebih lanjut, anggota Komisi VI DPR itu juga berpendapat bahwa agenda Anies bertemu Gibran hanya settingan.

"(Agenda) untuk menjaga momentum agar Anies tidak 'menghilang' dari media sosial akibat gegap gempita KTT G20, jadi cuma panggung politik untuk eksistensi," katanya.

Baca juga: Anies Bertemu Gibran, PKS: Berarti Punya Hubungan Baik dengan Jokowi dan Keluarga

Deddy menambahkan, apa yang dilakukan Anies Baswedan hanya gimik politik tanpa niat tulus.

Ia kemudian menyayangkan sikap Anies yang dinilai melakukan "akrobat politik" atas kunjungan menemui Gibran.

Pasalnya, semua mata saat ini tengah tertuju pada pelaksanaan KTT G20 di Bali.

"Seluruh dunia sedang melihat ke Indonesia dan apa yang dihasilkan di Bali. Saya lebih melihatnya sebagai dansa-dansa politik murahan dan menampar muka Presiden yang sedang konsentrasi untuk memperjuangkan Indonesia dan dunia di perhelatan G20," ujar Deddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com