Konflik Agraria Jadi Isu Prioritas, Komnas HAM: Konflik Agraria Masalah Bersama di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan konflik agraria jadi salah satu dari sembilan prioritas kerja yang akan dikerjakan dalam enam bulak kedepan.

Komisioner Komnas HAM bidang Pengkajian dan Penelitian Saurlin P Siagian mengatakan, konflik agraria ini diangkat karena merupakan masalah bersama yang sedang terjadi di Indonesia.

"Jadi banyak sekali lembaga yang menyatakan bahwa ini adalah problem bersama, tapi tidak atau belum ada solusi," ujar Saurlin dalam konferensi pers, Senin (14/11/2022).

Dia mengatakan, lembaga lintas kementerian sudah menyampaikan keluhan yang sama terkait konflik agraria.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Bahkan Kantor Staf Kepresidenan, kata Saurlin, juga menyampaikan masalah senada terkait agraria.

"Termasuk sekarang ada rancangan perpres terkait penyelesaian konflik agraria," tutur Saurlin.

Itulah sebabnya, kata Saurlin, seluruh Komisioner yang baru diangkat Jumat pekan lalu bersepakat untuk menempatkan isu ini dalam kerja prioritas mereka.

"Jadi kami berpikir, ini menjadi salah satu prioritas penting enam bulan ini," imbuh dia.

"Rencana kami (ada) suatu riset nasional supaya menghasilkan sebuah rekomendasi berbasis evidence terkait penyelesaian dan peta jalan penyelesaian konflik agraria di Indonesia," pungkas dia.

Baca juga: Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Diketahui, Komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 yang baru terpilih telah menentukan sembilan prioritas kerja yang akan dilakukan dalam enam bulan kedepan.

Prioritas kerja tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna perdana mereka yang digelar hari ini.

Berikut 9 isu prioritas yang akan dikerjakan Komisioner Komnas HAM terpilih:

1. Pelanggaran HAM yang Berat;

2. Permasalahan HAM di Papua;

3. Konflik Agraria;

4. Kelompok Marginal (disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat dan pekerja rumah tangga);

5. Perlindungan pembela HAM;

6. Kebebasan beragama dan berkeyakinan;

7. Bisnis dan HAM;

8. Antisipasi Pemilu 2024;

9. Pemantauan RANHAM 2022-2024.